MAMUJU – Pemprov Sulbar tak ingin kecolongan untuk kedua kali. Olehnya, Pemprov mengambil langkah tegas dengan mendatangi sejumlah lembaga negara untuk menyikapi urusan tapal batas Sulbar-Kaltim.
Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan, tim yang telah dibentuk dalam rangka menyikapi gugatan oleh Gubernur Kaltim ke Mahkamah Agung (MA) atas batas wilayah di Selat Makassar, kini sudah berada di Jakarta menemui sejumlah lembaga terkait.
“DPR RI, Kemenkopolhukam dan Kemendagri. Kita menunggu hasilnya,” ujar Ali Baal ditemui di ruang kerjanya, usai memimpin rapat pembahasan batas wilayah Sulbar, di Kantor Merah Putih Rujab Gubernur Sulbar, Selasa 22 Februari 2022.
Dia pun menegaskan, secara administrasi, wilayah Sulbar sudah jelas titik koordinatnya. Sehingga ia pun tidak akan menyerah jika kemudian terdapat pihak yang mengklaim wilayah Sulbar, atau menerobos batas wilayah yang sudah ditentukan.
Diketahui, Pemprov Kaltim melakukan gugatan terhadap Kemendagri menyangkut tapal batas di Selat Makassar. Jelas itu pun berkaitan dengan wilayah Sulbar. Karena itu, gubernur bakal kembali melakukan penegasan kepada pemerintah pusat terkait batas wilayah Sulbar. “Setelah dari konsultasi tim, nanti saya sendiri juga akan ke Kemendagri,” ujar Ali Baal.
Namun ia mengaku, agak membatasi perjalanan dinas luar mengingat saat ini kasus Covid-19 terus meningkat. “Kita terbatas melakukan kunjungan,” katanya. Dia berharap, urusan tapal batas atau terkait gugatan Pemprov Kaltim itu tak menjadi dasar Kemendagri mengubah batas wilayah.
Ditanya soal kepedulian terhadap masyarakat di Kepulauan Balabalakang, Ali membeberkan, pihaknya bertahap melakukan intervensi pembangunan di Balabalakang. Mengingat kecamatan dalam wilayah Kabupaten Mamuju itu masuk wilayah konservasi. Sehingga beberapa intervensi dilakukan dapat didorong melalui APBN.
Salah satunya, pembangunan dermaga di tiga pulau. Dari APBD Sulbar, juga sudah membangun rumah singgah warga Balabalakang di Mamuju, serta menyalurkan bantuan pemasangan jaringan internet.
Dia pun mengaku, pihaknya saat ini menyurat ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyangkut kendala-kendala pulau yang berpenduduk di Balabalakang. “Kita harus lebih ada kepedulian. Kita memang segera kesana. Kita melihat intervensi soal pendidikan, kesehatan dan perekonomian warga disana,” ungkapnya.
Asisten II Pemprov Sulbar Khaeruddin Anas mengatakan, kemarin sudah melakukan pertemuan ke Kemendagri, DPR RI, dan Kemenkopolhukam. Pertemuan itu sebagai langkah Pemprov Sulbar agar mendapat dukungan dari pemerintah pusat mengenai penegasan batas wilayah daerah.
Perkuat Koordinasi
Pemkab Mamuju juga intens melakukan koordinasi dengan Pemprov Sulbar, setelah adanya kasus dugaan upaya mencaplok Kepulauan Balabalakang oleh Pemprov Kaltim.
Wakil Bupati Mamuju Ado Mas’ud mengatakan, koordinasi ke Pemprov Sulbar terus diperkuat. Termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) RI. “Koordinasi dilakukan sebagai upaya membahas terkait Kepulauan Balabalakang secara formal,” kata Ado, Selasa 22 Februari 2022.
Meski demikian, Ado tak menampik, jika perhatian pemerintah masih begitu kurang. Upaya pencaplokan Kepulauan Balabalakang pun harus dijadikan sebagai bahan intropeksi diri agar lebih memerhatikan kondisi di Kecamatan Kepulauan Balabalakang tersebut.
Saat ini, kata dia, banyak persoalan yang terjadi di Balabalakang. Mulai dari kesehatan, pendidikan dan utamanya abrasi. Bertahun-tahun warga terus dihantui abrasi. “Itu dulu yang kita harus genjot agar masyarakat kita yang ada di Balabalakang itu merasa diperhatikan,” jelasnya.
Selain itu, Ado berjanji bakal mendorong sektor pariwisata di Balabalakang. Pemkab Mamuju bakal mendesain Kepulauan Balabalakang untuk keperluan pariwisata. “Kita sedang mengupayakan mendesain beberapa pulau itu agar kita bisa menawarkan ke publik atau ke investor untuk bisa berinvestasi,” jelasnya.
Salah seorang warga Balabalakang, Subhan, meminta penanganan abrasi di Kepulauan Balabalakang segera dilakukan. “Cepat tangani abrasi sebelum pulau kami hilang, karena setiap saat terkikis,” sebutnya.
Ia mengaku, abrasi merupakan momok menakutkan. Hampir setiap saat ada saja daratan pulau yang hilang akibat abrasi. “Kalau dibiarkan tentu akan hilang,” tandasnya. (ajs-imr/dir)
