MAMUJU – Pemprov Sulbar telah menerima proposal permintaan anggaran untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulbar tahun 2024. Namun, proposal itu tak dapat ditindaklanjuti karena dinilai belum sesuai.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulbar M. Aksan menyebutkan, sudah memeriksa proposal yang diajukan Pemkab Mamuju. Pemeriksaan itu dilakukan, guna melihat sasaran venue yang akan menjadi fokus intervensi dana dari bantuan Pemprov Sulbar nanti.
Dari proposal yang diterimanya, kata Aksan, tercatat sejumlah venue memerlukan perbaikan. Hanya saja, permintaan yang diajukan terlalu besar. “Awalnya permintaan bantuan tersebut mencaapai Rp 17 miliar. Terakhir ini, turun menjadi Rp 10 miliar,” ujar Aksan.
Sementara, anggaran yang dialokasikan Pemprov Sulbar melalui Bantuan Khusus Keuangan (BKK) sangat terbatas. Pagunya hanya Rp 10 miliar. Dana tersebut, bukan sepenuhnya untuk pekerjaan fisik.
“Makanya kita minta supaya dipilah lagi venueyang akan diintervensi melalui bantuan itu. Karena dana yang dapat digunakan untuk pekerjaan fisik cuma Rp 7 miliar,” bebernya.
Dia pun menyarankan, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Mamuju memilih item pekerjaan fisik yang prioritas dan termuat dalam proposal.
Di sisi lain, Pemprov Sulbar mengharapkan pelaksanaan Porprov Sulbar dapat dilaksanakan sesuai jadwal, yakni Oktober mendatang. Untuk itu, Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulbar Saifuddin mengharapkan segala urusan administrasi menyangkut persiapan Porprov Sulbar dapat dipercepat.
Salah satu yang paling mendesak, adalah proposal untuk menyelesaikan pencairan BKK Pemprov Sulbar yang dialokasikan ke Pemkab Mamuju. Melalui BKK itu, diharapkan Porprov Sulbar bisa terselenggara sesuai jadwal. “Kita ingin perbaikan proposal tersebut dapat dipercepat agar administrasinya bisa secepatnya rampung,” ujar Saifuddin, Rabu 16 Februari 2022.
Terpisah, Ketua KONI Mamuju Hanafi belum mengetahui hal yang perlu direvisi dalam proposal permintaan anggaran Porprov Sulbar ke IV di Mamuju. Lagi pula, dia tidak memiliki wewenang melakukan revisi proposal anggaran tersebut. Utamanya hal yang menyangkut hitung-hitungan spesifikasi perbaikan fisik bangunan. “Itu bukan kewenangan kami. Yang berwenang itu Dinas PUPR Mamuju,” kata Hanapi, Rabu 15 Februari 2022.
KONI Mamuju, kata dia, saat ini fokus pada pelaksanaan Porprov agar berlangsung sukses. Mulai dari berkoordinasi dengan setiap cabang olahraga, hingga mempersiapkan internal organisasi. Sambil menunggu anggaran BKK dari Pemprov Sulbar senilai Rp 10 miliar. “Kita hanya menunggu anggarannya. Kalau sudah ada, kita sudah bisa mulai,” tuturnya.
Sayangnya, Kepala Dinas PUPR Mamuju Basit belum juga dapat dikonfirmasi. Upaya melalui sambungan telepon hingga pukul 20.15 Wita kemarin belum membuahkan hasil.
Sekadar diketahui, anggaran yang disiapkan Pemkab Mamuju untuk perbaikan sarana dan prasarana sebesar Rp 5 miliar, sementara anggaran BKK Sulbar 2022 senilai Rp 10 miliar. (ajs-imr/dir)
