MAMUJU – Sulbar sangat mendukung wilayah Kaltim menjadi Ibu Kota Negara (IKN), bahkan siap menjadi mitra dalam menopang Kaltim sebagai IKN.
Namun, menurut Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim, munculnya gugatan Kaltim kepada Kemendagri yang menyinggung soal tapal batas di Selat Makassar, sama halnya ingin mencaplok wilayah Sulbar.
“Tolong jangan diusik lagi. Pemerintahan ini sudah diatur dengan batas wilayah yang sudah jelas. Kok tiba-tiba ada pemerintahan yang menerobos batas wilayah daerah lain, ini tidak elegan,” tegas Rahim.
Dia pun menilai, upaya Pemprov Kaltim melalui gugatan itu sama halnya mengganggu hubungan kerjasama antara Sulbar dan Kaltim.
“Jangan menggaruk yang tidak gatal. Kita sudah bersedia menjadi sahabat mempersiapkan Kaltim jadi IKN,” ungkapnya.
Atas dasar Itu juga, Fraksi Partai Nasdem DPRD Sulbar memberikan atensi mengenai masalah itu. Rahim yang juga Sekretaris DPW Partai Nasdem Sulbar ini mengatakan, salah satu kotribusi Partai Nasdem saat ini adalah terlibat langsung dalam pembentukan tim yang dibentuk oleh Pemprov Sulbar bersama Pemkab Mamuju.
Tim dimaksud adalah persiapan menyikapi gugatan Pemprov Kaltim yang dilayangkan ke MA. Di sini, perlu ada keterlibatan Sulbar dalam menyertakan dokumen penguatan terkait tapal batas antara Sulbar dan Kaltim.
Rahim mengaku bakal mendorong tim tersebut segera melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat. Utamanya Kemendagri yang menjadi termohon dalam gugatan itu. Dengan harapan, pemerintah pusat menyikapi secara serius persoalan tersebut.
“Tadi kita kembali adakan rapat sebagaimana arahan Ketua DPW Partai Nasdem Anwar Adnan Saleh agar Fraksi Nasdem berperan aktif memberi kontribusi secara pemikiran dan tenaga agar Balabalakang ini bisa dipertahankan,” ujar Rahim di temui di Sekretariat Partai Nasdem Sulbar, Selasa 15 Februari 2022.
Atas dasar itu pula, lanjut Rahim, pihaknya juga akan membentuk tim di tingkat kabupaten Mamuju, membantu pemerintahan melakukan penguatan data terkait wilayah teritorial Mamuju.
“Masalah ini tidak boleh dipandang sepeleh, karena proses hukum sedang berjalan di MA,” bebernya.
Dia pun mengaku, mempertahankan Kepulauan Balabalakang, selain memperjuangkan potensi kekayaan alam juga menyangkut harga diri Sulbar. Karena itu perlu pula pemerintah daerah intropeksi mengenai hak-hak dasar warga Balabalakang.
“Entah soal air bersih, memudahkan akses kebutuhan logistik, termasuk soal perbaiki ancaman abrasi yang bertahun-tahun terjadi. Pelayanan pemerintahan juga harus ditingkatkan di Balabalakang, sehingga warga merasa bangga menjadi warga Sulbar,” ungkapnya. (imr/ham)
