MAMUJU – Wakil Ketua DPD RI Mahyuddin beserta sejumlah anggota DPD RI Dapil Sulbar bertandang ke Sulbar, Kamis 10 Februari 2022. Salah satu lokasi peninjauan adalah proyek pembangunan infrastruktur, yang didanai melalui pinjaman dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Juga beberapa proyek lain, seperti gedung terminal baru di Bandara Tampa Padang dan jalan Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Kasiwa, Kabupaten Mamuju.
Menurut Mahyuddin, kunjungan tersebut lebih kepada upaya supervisi DPD RI, untuk membangun komunikasi dengan daerah terkait kendala yang dihadapi dalam proses pembangunannya. Dengan begitu, daerah dapat melakukan akselerasi.
“Kita menyisir daerah-daerah untuk berbicara antara peluang, tantangan serta hambatan yang dihadapi daerah agar hambatan-hambatan itu bisa kita selesaikan,” ujar Mahyuddin, Kamis 10 Februari 2022.
Dia pun mengaku, salah satu daerah potensial adalah Sulbar. Apalagi, daerah ini menempati posisi strategis sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) baru. “Peluang harus dimanfaatkan masyarakat. Sehingga kami ingin memastikan agar infrastruktur, atau fasilitas serta sarana dan prasarana juga pelayanan kesehatan betul-betul disiapkan dengan baik. Termasuk dengan pembangunan yang menggunakan dana PEN,” ungkapnya.
Hasil dari peninjauan tersebut, menurutnya, persoalan pembebasan lahan harus dituntaskan sejak awal. Sehingga tak mengganggu target penyelesaian pekerjaan fisik. Dia pun berharap masyarakat turut membantu pemerintah dalam memperlancar proses pembangunan di daerah. “(Proyek) yang dikerjakan dengan dana PEN itu, saya lihat bagus dan on progress. Tinggal tunggu selesai. Kita berharap bisa cepat selesai,” ungkapnya.
Anggota DPD RI Dapil Sulbar Ajbar mengatakan kunjungan tersebut juga merupakan bagian dari kegiatan menyerap aspirasi daerah terkait progres pembangunan daerah. Ajbar mengaku, telah menerima aspirasi soal pembebasan lahan di Bandara Tampa Padang. “16,5 hektar yang belum dibebaskan, itu menjadi aspirasi. Akan kita bawa. Apakah dimungkinkan (dibayarkan) melalui APBN,” ujarnya.
Ajbar pun kembali mendorong kelanjutan pembangunan jalan arteri sebagai proyek strategis nasional. Sebab, jalan itu dinilai sangat bermanfaat bagi kelancaran moda transportasi di daerah ini, termasuk untuk mendukung kegiatan ekonomi.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulbar Muh Aksan mengaku, soal pekerjaan ruas jalan menggunakan PEN terkendala medan. Karena berada di bibir pantai, sehingga kerap terjadi abrasi. “Kendalanya, masih ada sekira 10 km. Butuh dana besar karena abrasi. Sehingga kita ajukan usulan untuk diperjuangkan di pusat,” ujarnya.
Mengenai pembebasan lahan di sejumlah proyek, sebelumnya Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Sulbar Rachmad membeberkan, masih banyak sangkutan persoalan pembebasan lahan di Sulbar.
Di sisi lain, anggaran daerah terbatas. Sehingga belum dapat menyelesaikan proses pembebasan lahan secara keseluruhan. Sebenarnya kata dia, pihaknya ingin menuntaskan pembebasan lahan itu. Hanya saja masih di tengah pandemi ditambah bencana gempa bumi. “Anggaran kita terbatas, sehingga kita selesaikan secara bertahap,” ungkapnya. (imr/dir)
