Tekan Prevalensi Stunting, BKKBN Sulbar Bentuk 953 Tim Pendamping Keluarga

  • Bagikan

MAMUJU – Percepatan penurunan prevalensi stunting di Sulbar terus dilakukan. Saat ini, BKKBN Sulbar terus membangun mitra dengan berbagai pihak. Seperti dengan perguruan tinggi, Asosiasi Pemerintah Desa Provinsi bahkan dengan Lembaga Swadaya dan Organisasi Masyarakat (LSOM) dan lain-lain.

Sekretaris BKKBN Sulbar, Rusdi Monoarfa mengatakan, baru-baru ini, BKKBN kembali membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK). TPK ini terdiri dari PKK Desa, Bidan Desa atau tenaga kesehatan yang ada di Desa dan kader IMP apakah itu kader KB atau kader lainnya yang aktif di Desa untuk melakukan pendampingan bagi keluarga yang berisiko stunting.

Di Sulbar, lanjut Rusdi, BKKBN Sulbar telah membentuk 953 TPK, yang terdiri dari tiga orang di tiap-tiap wilayah/desa, kemudian akan bertugas melakukan pendamping di masyarakat terkait percepatan penurunan stunting, sekaligus pencegahan perkawinan usia anak.

“Ini sudah di bentuk, dan kami harapkan mereka bisa bekerja dengan maksimal, sehingga target penurunan angka stunting sebesar enam persen per tahun, bisa terealisasi,” kata Rusdi saat kegiatan Forum Koordinasi Jurnalis di Aula Kantor BKKBN Sulbar, Rabu 9 Februari 2022.

Berdasarkan data Studi Satuan Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) TI, Sulbar menduduki peringkat ke dua tertinggi angka prevalensi stunting secara nasional, yakni 33,8 persen.

Dari enam kabupaten, Polman menduduki posisi tertinggi persentasi angka stunting  yakni 36 persen, di posisi kedua Majene yakni 35,7 persen, Mamasa 33,7 persen, Mamuju 30,3 persen, Pasangkayu 28,6 persen dan Mateng 26,3 persen.

“Melihat tingginya angka prevalensi stunting di Sulbar, kita memprioritaskan alokasi anggaran untuk penanganan stunting,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu rendahnya capaian indikator kinerja BKKBN Sulbar, karena jumlah SDM yang tidak optimal dan merata. Seperti Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang belum merata di tingkat desa.

“Optimalnya itu satu desa satu PLKB, oleh sebab itu, pembentukan TPK dinilai akan mampu menekan terjadinya stunting di Sulbar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, jumlah angka stunting di Sulbar saat ini sebanyak 86.825 jiwa. Sementara untuk angka beresiko stunting di Sulbar mencapai 163.363 balita usia nol sampai empat tahun.

“Saat ini angkanya 33,8 persen, pada 2024 itu kami diharapkan mampu turun hingga 25 persen, dengan asumsi penurunan enam persen per tahun,” jelas Rusdi. (ian)

  • Bagikan