Beberapa langkah yang harus dilakukan antara lain; 1) Sosialisasi dan edukasi seluruh pihak yang terlibat agar semua pihak terkait memahami model PTM yang sesuai kondisi pandemi ini, 2) Validitas data pemetaan wilayah merah, kuning dan hijau terkonfirmasi covid, 3) Meningkatkan 3T dilingkungan sekolah, 4) Menfasilitasi seluruh perangkat, fasilitas dan tambahan SDM yang dibutuhkan dalam penerapan protokol kesehatan. Negara harus menjamin setiap sekolah memiliki sarana dan prasarana memadai agar panduan protokol kesehatan itu tidak sekedar bagus diteori tapi minim realisasi dilapangan. 5) Menetapkan skala prioritas anggaran negara. Negara seharusnya mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan PTM secara maksimal bukan malah dipangkas untuk membangun ibu kota negara baru. 6) melakukan pengawasan dan pengontrolan secara ketat.
Jika ada pengaduan atau kendala, negara harus bertindak respontif dan bergerak cepat. Komunikasi antara satuan pendidikan, dinas setempat, kepala daerah dan pemerintah pusat harus terus dilakukan.
Verifikasi dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan satuan pendidikan dalam melaksanakan PTM terbatas wajib dilakukan. Inilah bentuk tanggung jawab negara sampai akhir.
Lemahnya pengawasan dan lambatnya respons pemerintah saat PTM terbatas mendera adalah bukti pengabaian yang nyata. Inilah akibat jika pengurusan dibawah kendali sistem kapitalisme. Alih-alih menguarai masalah, justru permasalahan terus bertambah, sebab sistem ini menjadikan prioritas kesehatan di bawah prioritas ekonomi. Negara enggan mengeluarkan biaya besar sebagai konsekuensi pemberlakuan PTM 100%.
Berbeda halnya dengan Islam. Islam menjadikan penjagaan, keselamatan, kesehatan, keberlangsunagan Pendidikan adalah kewajiban negara sebagai Ra’ain (pengurus rakyat). Rasulullah Saw bersabda: “Imam adalah ra’ain (pengurus rakyat) dan ia bertanggungjawab atas pengurusan rakyatnya,” (HR. Al-Bukhari).
