“Otomatis KMK untuk bidang kesehatan sudah langsung bisa dipergunakan. Kurang lebih 95 persen sudah dicover,” paparnya.
Namun, tampaknya tidak ada yang baru dari kartu kebanggaan Pemkab Mamuju itu, sebab kesehatan sudah tercover dalam BPJS Kesehatan, beasiswa dalam Kartu Indonesia Pintah (KIP), bantuan sosial (Bansos) sudah dicover PKH dan bantuan sosial lainnya. Kartu tani dan nelayan juga sudah menjadi program pemerintah pusat.
Anggota DPRD Mamuju, Muhammad Reza mengapresiasi lahirnya KMK. Menurutnya, meskipun belum total pencapaian yang dilakukan Pemkab Mamuju, namun perlu di apresiasi, karena ada beberapa kondisi yang menjadi kendala untuk merealisasikan visi misinya.
Seperti refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 dan bencana gempa bumi.
“Tentunya itu merupakan tantangan untuk bupati dan wakil bupati Mamuju dalam masa-masa awal mereka bekerja,” kata Reza, Minggu 30 Januari.
Olehnya Reza berharap KMK bisa menjadi solusi kongkrit bagi masyarakat Mamuju, bukan hanya untuk masalah kesehatan, tetapi seluruh elemen kesenjangan sosial.
“Tentu kedepannya masih banyak lagi tantangan yang mesti dihadapi, apalagi saat ini kondisi ekonomi belum benar-benar stabil. Semoga saja,” tutur Reza.
Ketua Komisi I DPRD Mamuju, Sugianto menyampaikan, KMK seharusnya bisa dilaunching sesegera mungkin dengan catatan tidak hanya dilaunching, namun juga benar-benar bisa dimanfatkan masyarakat Mamuju.
“Kalau baru mau di launching awal Februari, maka bulan berapa bisa efektif pemberlakuannya. Mengingat 7 November 2024, periodenya bupati dan wakil bupati Mamuju sekarang, sudah selesai lagi,” pungkas Sugianto. (rzk-ajs/jsm)
