MAMUJU – Putra daerah harus dipersiapkan agar tidak menjadi penonton, dan mampu menangkap peluang kerja di provinsi ke-33 Indonesia ini. Seperti pada rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Begitu disampaikan Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi pada dialog akhir tahun, di Nal Cafe Mamuju, Jumat 31 Desember. Suraidah menyebut, rekrutmen CASN menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sehingga, dari berbagai daerah di luar Sulbar pun bisa mengisi kuota yang disiapkan Sulbar.
Di sisi lain, sebagian anggaran menggaji ASN dibebankan pada APBD. Sehingga alangkah baiknya jika APBD, baik pemprov maupun pemkab, itu dirasakan putra daerah. “Persiapkan generasi muda,” ungkapnya.
Bercermin dari rekrutmen CASN tahun 2020, Pemprov Sulbar menerima 290 CASN. Hampir 50 persen berasal dari luar daerah. Tahun 2021, Pemprov Sulbar kembali menerima 250 CASN. Saat ini, sementara tahap rekapitulasi nilai hasil SKB.
Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar membeberkan, untuk rekrutmen CASN ke depan, lebih banyak mengusulkan di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan. “Bukan untuk yang di kantoran. Kita perlu yang turun lapangan. Jangan hanya di meja, harus di lapangan,” tegas Ali Baal.
Rekrutment PPPK
Berbeda halnya PPPK, memang berpeluang lebih banyak mengakomodir putra daerah. Hanya saja, Sumber Daya Manusia (SDM) Sulbar belum mampu mengisi seluruh kuota yang telah dipersiapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemenristek-Dikti) RI.
Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan, sebanyak 2.161 kuota PPPK tenaga pendidik yang disiapkan untuk Sulbar, itu merupakan kuota terbanyak di Indonesia. Diketahui, hingga saat ini proses seleksi sudah dua gelombang. Namun kuota tersebut belum tercapai. “Kita harap itu semuanya terisi,” ujar Ali Baal.
Apalagi, dibeberkan Sekprov Sulbar Muhammad Idris, telah mengalokasikan Rp 55 miliar untuk tahun 2022. Itu untuk menggaji para PPPK. (imr/dir)
