Kemenkumham Sulbar Canangkan Wilayah Bebas Korupsi – Radar Sulbar
Radar Metro

Kemenkumham Sulbar Canangkan Wilayah Bebas Korupsi

SIMBORO, RADAR SULBAR — Kantor Wilayah Kemenkumham (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM), Provinsi Sulawesi Barat, Selasa 21 Mei, mencanangkan WBK (Wilayah Bebas Korupsi), Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), dan sosialisasi layanan legalitas pendirian Ormas (Organisasi kemasyarakatan), di Kantor Kemenkumham Sulbar.

Menurut Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Harun Sulianto, keberadaan Kemenkumham di Sulbar berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan hukum di Sulbar. Ikut mendorong pembangunan Sulbar menuju daerah yang sejahtera dan malaqbi dengan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan perlindungan hukum dan HAM bagi masyarakatnya.

”Kami juga melakukan sosialisasi layanan kenotariatan untuk meningkatkan daya saing daerah dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Memberikan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut mengatakan, pencanangan zona integritas yang dilakukan merupakan akses menuju wilayah yang bebas dari korupsi dan bagian suatu pergerakan pelaksanaan grand desain reformasi birokrasi dengan harapan kedepan kita menjadi birokrasi yang berkelas dunia.

”Kegiatan ini juga mendukung rencana aksi terpadu penangnan konflik sosial tingkat Provinsi Sulbar. Dan sebagai bentuk komitmen kami dalam mendukung program kerja Pemprov Sulbar,” terang Harun

Dalam pendirian Ormas kata Harun, harus sesuai Pasal 28 UUD 1945, setiap orang diberikan kebebasan untuk berserikat. Berkumpul dan mengeluarkan pendapat, merupakan bagian dari HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bentuk perlindungan pemerintah terhadap hal tersebut dibuktikan dengan membentuk undang-undang terkait organisasi masyarakat. Namun, yang perlu diingat adalah dalam rangka perlindungan HAM tersebut setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi HAM orang lain.

“Salah satu syarat ormas dapat didaftarkan yakni harus memiliki asaz dan tujuan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dan jika dalam perjalanannya ormas tersebut melanggar asaz dan tujuan tersebut, maka dengan tegas negara memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum,” ujarnya.

Sekprov Sulbar, Muh Idris ikut pemperkuat sambutan Kepala Kanwilkemenkumham, kalau berbicara ormas, katanya, betul-betul berbicara tentang hak asazi. Semua warga negara Indonesia diberikan kebebasan untuk berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat. Tapi tetap dalam konteks bagaimana bisa menjadi bagian dari NKRI yang memberi kemanfaatan bagi masyarakat. Semakin banyak ormas yang muncul maka semakin banyak permasalahan yang dapat diselesaikan tidak ditangan pemerintah.

Seharusnya, lanjut Idris, kemunculan ormas untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi ditengah masayarakat. Namun, banyak ormas yang muncul saat ini malah menimbulkan permasalahan bahkan menakutkan bagi masyarakat dan mengancam keutuhan NKRI.
Idris lebih jauh menekankan, tidak ada lagi tempat bagi kita untuk memberikan kesempatan ormas yang tidak memberi dukungan untuk akuntabiliti publik. Ormas yang baik itu bukan ormas yang sizenya besar. bukan ormas yang diisi orang-orang yang berpendidikan tinggi, tapi ormas yang memproduksi kemanfaatan bagi masyarakat dan negara. ”Jangan sampai ada ormas yang dibentuk tujuannya untuk mendapat dana dari pemerintah,” ujarnya.

Kapolda Sulbar Brigjend Pol Baharuddin Djafar, lebih memperjelas lagi, kalau pendirian organisasi kemasyarakatan harus berdasarkan pancasila. Ormas mestinya tidak terindikasi melanggar asas sebagaimana yang tercantum dalam AD/ART. Keberadaan ormas seharusnya membawa masyarakat ke jalan yang baik, bukan malah menjerumuskan ke hal-hal yang tidak baik.

”Ormas diharapkan bisa meningkatkan partisipasi melayani masyarakat, menjaga nilai agama dan intinya ormas itu. Dapat membawa perubahan yang lebih baik dengan mendukung program-program pemerintah bukan malah sebaliknya,” tekan Djafar.

Sedang, Kakanwil Kementerian Pertahanan Sulbar, Rudyanto mengatakan, ormas yang tidak mengakui pancasila secara otomatis akan dibubarkan oleh Kemendagri dan Kemenkumham. Ormas yang tidak mengakui Pancasila sebagai dasar negara di dalam AD/ARTnya, maka tidak bisa hidup di Indonesia.

“Ormas yang hidup di negara kita wajib mengakui NKRI secara mutlak dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ormas harus cinta terhadap tanah air dan mengakui pancasila sebagai ideologi negara,” kuncinya. (ian)

KEPALA Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar, Harun Sulianto, menyampaika sambutan pencanakan WBK (Wilayah Bebas Korupsi), dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), serta sosialisasi layanan legalitas pendirian Ormas (Organisasi kemasyarakatan), di Kantor Kemenkumham Sulbar, Selas 21 Mei, lalu.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top