Rekomendasi Bawaslu RI atas Polemik Pemilu di Luar Negeri – Radar Sulbar
Politik

Rekomendasi Bawaslu RI atas Polemik Pemilu di Luar Negeri

KOMISIONER Bawaslu RI, Mochmad Afifuddin, Ketua Bawaslu Abhan dan Anggota Bawaslu Rahmat Bagja saat memberikan keterangan pers terkait surat suara tercoblos di Malaysia. (faisal/ FIN)

RADARSULBAR.CO.ID — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia dan pemungutan suara lanjutan Sydney, Australia.

Bawaslu juga merekomendasikan diberhentikannya dua anggota PPLN Kuala Lumpur, yaitu Krishna KU Hannan dan Djadjuk Natsir. Disampaikan untuk memenuhi hak pilih Warga Negara Indonesia (WNI) dan menjaga integritas proses penyelenggaraan Pemilu 2019 di kedua negara perwakilan tersebut.

Bawaslu juga memerintahkan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur untuk melakukan PSU bagi pemilih Kuala Lumpur melalui metode pos. Jumlah pemilih terdaftar melalui metode terdata sebanyak 319.293 pemilih.

Rekomendasi diterbitkan atas dasar kesimpulan bahwa pemungutan suara Pemilu 2019 melalui metode pos di wilayah Kuala Lumpur tidak sepenuhnya sesuai dengan prosedur, tata cara atau mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Pemilu.

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan, sebagian surat suara Pemilu 2019 yang telah masuk di PPLN Kuala Lumpur, Malaysia diyakini tidak sesuai dengan asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan demikian, PPLN Kuala Lumpur terbukti secara sah dan meyakinkan tidak melaksanakan tugas secara objektif, transparan dan profesional dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

“Selain kepada PPLN Malaysia, Bawaslu juga menyampaikan rekomendasi kepada PPLN Sydney melalui KPU untuk melakukan pemungutan suara lanjutan di TPS bagi pemilih sudah terdaftar dalam DPT, DPTB, serta DPK,” terangnya di Kantor Bawaslu, Tahmrin, Jakarta Pusat, Selasa 16 April.

Bagja menerangkan, pemilih yang diberi hak memilih adalah pemilih yang telah berada dalam antrean, namun belum dapat menggunakan hak pilih karena TPS ditutup PPLN. Sebelumnya, Bawaslu menyimpulkan bahwa telah terjadi penutupan TPS pada pukul 18.00 waktu Sydney. Hal itu menyebabkan sejumlah pemilih tidak dapat menggunakan hak pilih sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Penutupan TPS tersebut diyakini tidak sesuai asas Pemilu.

Di tempat sama, Ketua Bawaslu Abhan menerangkan, pihaknya mengeluarkan rekomendasi pemecatan kepada dua PPLN dikarenakan ada indkasi pelanggaran yang dilakukan. Djajuk Nasir direkomendasikan karena sebagai penanggung jawab pemilihan melalui metode pos.

“Jadi hasil klarifikasinya bahwa dia lah yang bertangggung jawab terkait dengan metode pemungutan suara dengan pos. Jadi sebetulnya sebelum kejadian ini kami sudah membuat rekomndasi kepada KPU satu nama untuk dievaluasi. Kemudian kejadiannya semacam itu. Maka ini menguatkan kami bahwa dua orang ini kami rekomndasi untuk diganti,” papar Abhan.

Ditanya dugaan tindak pidana, Abhan belum bisa memastikan. Pihaknya akan mengumpulkan bukti lain jika keterlibatan kedua orang tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak. Menurutnya, keluarnya rekomendasi tersebut bukan hanya berdasarkan pengeccekan surat suara asli atau tidak.

“Jadi tadi saya sampaikan, bahwa rekomendasi ini tidak hanya didasarkan pada persoalan soal surat suara dan sebagainya. Kami lebih menilai pada proses prosedur yang salah. Kalau surat suara sampai saat ini belum bisa kami cek,” ujarnya.

Menurutnya, rekomendasi pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, Bawaslu telah berkoordinasi dengan KPU dan juga DKPP. HASil rekomendasi juga berdasarkan investigasi Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dan Rahmat Bagja yang langsung datang ke Malasyia.

“Kami klarifikasi terhadap tujuh anggota PPLN, kemudian tiga anggota Pengawas Luar Negeri dan dua orang saksi, dan juga kami melakukan klarifikasi kepada Dubes. Jadi sudah ada yang kami lakukan klarifikasi 13 orang. Tentunya dengan bukti-bukti lain,” beber Abhan kepada awak media. (fin/rul)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top