KemenkumHAM Sulbar Pertegas Layanan Kewarganegaraan – Radar Sulbar
Radar Metro

KemenkumHAM Sulbar Pertegas Layanan Kewarganegaraan

KEPALA Kanwil Kemenkumham Sulbar, Harun Sulianto dalam sosialisasi Layanan Kewarganegaraan di Hotel Pantai Indah Mamuju, Kamis 11 April 2019. (darman/ RDR)

MAMUJU, RADAR SULBAR — Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asazi Manusia (Kanwil KemenkumHAM) Sulbar menggelar Sosialisasi Layanan Kewarganegaraan di Hotel Pantai Indah Mamuju, kemarin.

Kadivyankum Kemenkumham Sulbar, Sri Yuliani mengatakan, sosialisasi untuk memberikan pemahaman terkait tugas dan fungsi KemenkumHAM terkait layanan kewarganegaraan. Sekaligus respon terhadap masuknya tenaga kerja asing dan revolusi industri 4.0.

“Sosialisasi layanan kewarganegaraan sebagai bukti keseriusan kemenkumHAM dalam mempersiapkan warga negara sehingga dapat menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, dengan cara mampu bersaing secara kualitas dengan tenaga kerja asing,” jelas Sri, Kamis 11 April.

Agenda ini mengangkat tema, “Status Tenaga Kerja Asing (TKA) Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia Serta Persiapan Tenaga Kerja Indonesia Dalam Menghadapi Masuknya Tenaga Kerja Asing dan Revolusi Industri 4.0 Tahun 2019”.

Sebagai warga negara, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. “Setiap negara tidak boleh membiarkan seseorang memiliki dua status kewarganegaraan sekaligus. Maka dari itu diperlukan perjanjian kewarganegaraan antar negara-negara modern untuk menghindari status dwi kewarganegaraan,” papar Kepala Kanwil KemenkumHAM Sulbar, Harun Sulianto dalam sambutannya.

Dijelaskan, permasalahan yang memungkinkan dari makin maraknya TKA ke Indonesia, adalah terkait legalitas status kewarganegaraan mereka. Jangan sampai, masuk tanpa melalui prosedur sesuai peraturan perundang-undangan.

“Untuk menjadikan WNA menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) tidak bisa secara serampangan. Ada prosedur yang harus dipenuhi. Saya contohkan, kalau di negara luar untuk menjadikan WNA menjadi masyarakatnya memerlukan beberapa pertimbangan seperti memiliki keahlian khusus di bidang tertentu,” jelas Kakanwil.

Perwakilan Disnaker Sulbar, Yuswanto menerangkan, TKA hanya boleh masuk ke Indonesia terkait investasi atau alih teknologi. “TKA yang legal sesungguhnya menguntungkan bagi negara kita. Mereka masuk membawa teknologi dan peralatan, sehingga kita bisa mengambil ilmu yang dimiliki mereka untuk ditransfer ketenaga kerja kita,” ujarnya.

Pada kegiatan yang diikuti puluhan peserta, Kadiv Keimigrasian Kanwil KemenkumHAM Sulbar, Silvester Sililaba menerangkan surat keterangan imigrasi melalui pernyataan menjadi WNI, dapat diberikan kepada warga asing jika memenuhi persyaratan.

“Pastinya, saat mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di Indonesia untuk jangka waktu yang paling singkat lima tahun berturut-turut, atau sepuluh tahun tidak berturut-turut dan tidak terdaftar dalam daftar pencegahan,” tegas Silvester. (adv/**)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top