KemenkumHAM Sulbar Perdalam Pemahaman Hukum Warga Karampuang – Radar Sulbar
Radar Metro

KemenkumHAM Sulbar Perdalam Pemahaman Hukum Warga Karampuang

KEPALA Kanwil KemenkumHAM Sulbar, Harun Sulianto menyerahkan cinderamata kepada Kepala Desa Karampuang, Hasdiah, Selasa 9 April 2019. (darman/ RDR)

RADARSULBAR.CO.ID — Mendongkrak kesadaran hukum masyarakat, Kementerian Hukum dan Hak Asazi Manusia (KemenkumHAM) Sulbar, Selasa 9 April, menggelar ceramah penyuluhan hukum terpadu di Kantor Desa Karampuang Mamuju, Sulawesi Barat.

Bertajuk “Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Menuju Desa Sadar Hukum”. Tercatat, puluhan warga desa di Pulau Karampuang jadi peserta penyuluhan tersebut. Termasuk aparatur desa, seluruh kepala dusun, tokoh masyarakat dan agama.

Kepala Kantor Wilayah KemenkumHAM Sulbar, Harun Sulianto menjelaskan, agenda ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami dan taat kepada hukum yang berlaku. “Membangun kesadaran hukum masyarakat tidak hanya dilakukan di perkotaan, tetapi di daerah-daerah terpencil pun juga penting dilakukan,” tegas Harun.

Sebab, beragam pelanggaran hukum tidak hanya marak di perkotaan, tetapi juga di pedesaan. “Masyarakat karampuang harus mewaspadai setiap orang baru yang memasuki wilayah ini, mengingat peredaran narkoba sudah merambah ke daerah-daerah terpencil,” sambungnya.

Harun juga mengapresiasi kebijakan Kepala Desa Karampuang atas upaya pencegahan pernikahan dibawah umur yang pernah dilakukannya. “Pernikahan dibawah umur memiliki dampak negatif yang cukup besar. Untuk itu, KemenkumHAM Sulbar memiliki tugas dan fungsi dalam membangun kesadaran hukum Masyarakat,” papar Harun.

Kepala Kanwil KemenkumHAM Sulbar kemudian berpesan bahwa setiap masyarakat bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyebarluaskan kesadaran hukum di lingkungan masing-masing.

“Kepala desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda harus menjadi agen perubahan di daerah untuk menyampaikan kepada warga kita bahwa hal yang melanggar hukum jangan dilakukan. Kalian sebagai perpanjangan tangan kami di KemenkumHAM Sulbar agar terus memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar mereka mengetahui dan mencegah jangan sampai kita melanggar hukum,” ujarnya.

Kepala Divisi Keimigrasian KemenkumHAM Sulbar, Silvester Sililaba mengatakan, saat ini berbagai cara yang dilakukan WNA (Warga Negara Asing) untuk mengambil hasil di Indonesia. Salah satunya dengan menikahi warga Indonesia demi mendapat legitimasi hukum menetap di Indonesia.

Setelah mendapatkan legalitas, mereka dengan mudahnya berinvestasi di Indonesia dan mengambil keuntungan. Olehnya, masyarakat Pulau Karampuang sebagai destinasi wisata harus waspada jika suatu saat ada WNA yang tiba-tiba ingin menikahi warga karampuang.

“Waspadai jika ada WNA yang masuk kesini, apalagi tiba-tiba ingin menikahi masyarakat kita. Bisa saja tujuannya untuk berinvestasi dengan memanfaatkan penduduk kita. Mereka menikahi masyarakat kita agar mereka bisa mengambil kekayaan alam kita. Jangan sampai warga negara asing bebas melakukan apa saja di karampuang,” imbau Silvester.

Di tempat sama, Kabagwassidik Ditreskrimum Polda Sulbar, AKBP Yuli Rinawati menyinggung bahaya peredaran narkotika yang harus diwaspadai oleh seluruh laposan masyarakat. Sebab, dampaknya akan sangat merugikan.

“Penggunaan narkotika akan membahayakan diri dan ada sanksi hukumnya. Apalagi narkoba masuk dalam daftar kasus yang luar biasa dan peredarannya, terus meningkat. Jangan sekali-kali menyentuh atau menggunakan narkoba meskipun hanya sekedar mencoba. Karena sangat berbahaya bagi kesehatan kita,” tegasnya.

“Kami meminta, jika mengetahui ada peredaran narkoba di Pulau Karampuang agar segera melaporkan ke kepolisian agar bisa segera di tindaklanjuti dan menghindarkan dampak negatif kepada masayarakat di Pulau Karampuang,” sambung AKBP Yuli. (adv/**)

FOTO bersama pembicara dan peserta penyuluhan hukum terpadu di Pulau Karampuang, Selasa 9 April 2019. (darman/ RDR)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top