Notaris Harus Dengar Keluhan Publik – Radar Sulbar
Ragam

Notaris Harus Dengar Keluhan Publik

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Sri Yuliani memandu diskusi. (darman/RDR)

RADARSULBAR.CO.ID — Jabatan notaris, lahir karena masyarakat. Eksistensinya, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kalimat inilah yang menjadi dasar mengapa seorang notaris harus menambah pengetahuan dan keterampilannya dalam melayani masyarakat sebagai misi utama dalam hidupnya,” ujar Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil KemenkumHAM Sulawesi Barat, Sri Yuliani, Kamis.

Pernyataan ini disampaikan pada sosialisasi layanan kenotariatan tentang sistem administrasi dan tata kelola kantor notaris demi mewujudkan produk layanan administrasi hukum umum yang berkepastian hukum, di Hotel Pantai Indah Mamuju, Kamis 4 Maret 2019.

Menurut Sri, saat ini jumlah notaris terus membengkak, sehingga tidak dapat dipungkiri menimbulkan persaingan. Akan tetapi persaingan tersebut janganlah selalu dipandang dari segi negatifnya, melainkan harus menjadi ‘cambuk’ bagi setiap notaris meningkatkan layanan.

“Harus diingat bahwa Pelayanan dalam dunia kenotariatan tidak bisa disamakan dengan pelayanan pada dunia bisnis biasa. Harus tetap mengacu dan patuh pada Kode Etik Notaris yang telah disahkan dan disepakati dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, selanjutnya disebut dengan UUJN. Sehingga seorang Notaris yang memberikan pelayanan kepada kliennya tidak boleh mengorbankan keluhuran dan martabat Notaris sebagai pejabat umum,” paparnya.

Menurut Sri, menekankan bahwa keberhasilan seorang notaris tidak hanya bisa diukur dari banyaknya akta yang dibuat, melainkan kepiawaiannya soal administrasi yang harus rapi dan tertib.

Tercatat ada 75 peserta dalam sosialisasi, kemarin. Merupakan notaris wilayah Sulbar, mahasiswa, tokoh masyarakat serta pejabat struktural lingkungan kantor wilayah.

Kepala Ombudsman Sulbar, Lukman Umar berharap, Ikatan Notaris Indonesia (INI), Majelis Pengawas dan Polri bisa manandatangani MoU dengan Ombudsman, demi penguatan layanan publik.

“Ini adalah pertama kalinya kami diundang menjadi narasumber untuk membantu pembinaan terhadap kinerja notaris. Percayalah, kehadiran Ombudsman untuk kebutuhan masyarakat tetapi kami tidak boleh melakukan langkah-langkah pemanggilan kecuali yang menjadi ranah kami” ujarnya.

“Kami menyambut baik pernyataan Bapak Perwakilan Ombudsman Sulbar, terakit dengan MoU supaya kita bisa saling mengerti dan saling memahami terkait dengan profesi notaris. Kami sebagai Notaris diawasi oleh beberapa lembaga, mulai dari tim investigasi notaris, majelis kehormatan notaris, majelis pengawas wilayah notaris dan majelis pengawas daerah notaris,” papar Pengurus Wilayah INI Sulbar, Minta Jaya Ginting.

Dalam kegiatan ini, Penyidikan Direktorat Riserse dan Kriminal Umum, AKBP Yuli Rinawati, mengaku terbuka menerima laporan jika dalam pelayanan pembuatan akta ditemukan hal-hal yang tidak semestinya atau tidak sesuai ketentuan.

“Kami anggap bapak/ ibu notaris adalah informan kami yang nantinya kita harus bersama-sama bahwa apa yang sudah ada di dalam ketentuan perundang-undangan kita harus tegakkan bersama. Jangan sampai karena sesuatu hal sehingga dapat menutup mata hati kita utnuk memberikan pelayanan pada masyarakat,” tegas Yuli. (adv/**)

Foto bersama peserta sosialisasi layanan kenotariatan. (darman/RDR)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top