Copot Jabatan Nasaruddin, Gubernur Dinilai Sepihak – Radar Sulbar
Radar Metro

Copot Jabatan Nasaruddin, Gubernur Dinilai Sepihak

Kantor Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju. (dok RADAR SULBAR)

RADARSULBAR.CO.ID — Pemberhentian Nasaruddin sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulawesi Barat, jadi polemik. Dianggap keliru.

Begitu pandangan Ketua Komisi I DPRD Sulbar Yahuda. Menurutnya, Nasaruddin telah jadi korban pemberhentian secara sepihak. Merupakan pelanggaran etik terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN). “Kalaupun oleh BKD (badan kepegawaian daerah, red) mengatakan sudah masuk masa pensiun, itukan eselon II itu. Kan pensiunnya di 60 tahun, kecuali jika ia meminta, itu bisa saja,” ujar Yahuda, Rabu.

Hemat Yahuda, semestinya hanya dilakukan pergeseran, apalagi saat ini Nasaruddin masih memiliki dua tahun waktu sebagai ASN, sebelum memasuki masa purnabakti. “Itu pelanggaran kode etik ASN. Nasaruddin baru 58 tahun sehingga menurut saya adalah keputusan sepihak dan itu kalau saya pelanggaran, Nasaruddin bisa mengajukan ke PTUN terhadap kebijakan itu,” urainya.

Kepala Ombudsman Perwakilan Sulbar, Lukman Umar turut menyoroti. Dijelaskan, pemberhetian dengan dalih bahwa Nasaruddin sudah menjabat lima tahun, mestinya, juga berlaku untuk pejabat pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah, red) lain, bukan hanya menyasar Nasaruddin. “Harusnya disamakan dengan di OPD lain dimana pejabat memasuki masa-masa punabakti,” jelas Lukman.

Apalagi menurut Lukman, Nasaruddin saat ini tentu sementara dalam tahap melakukan beragam pekerjaan. Selain itu, apabila memang ingin mencopot atau ada sangkutan aturan yang tidak bisa menjabat lebih dari lima tahun sebuah OPD, minimal ada komunikasi kepada pejabat bersangkutan. “Ini tentang etik kemanusiaan, sudah memimpin lembaga lima tahun, harusnya dibicarakan baik-baik dengan pejabat bersangkutan,” jelas Lukman.

Nasaruddin sendiri melihat pemberhentian terhadap dirinya, sekaligus menghilangkan wewenangnya serta tugasnya selaku ASN. Diapun kini terpaksa mengurus masa pensiunnya. “Saya 58 tahun, masih ada dua tahun, kenapa di OPD lain tidak,” sebutnya.

Apa boleh buat, kata Nasaruddin, itu sudah keputusan dan harus dipatuhi. Tetapi, kata dia, paling sejak awal ada pemberitahuan, minimal pemanggilan untuk mendapat penjelasan. “Tiba-tiba suratnya (pemberhentian, red) datang. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya,” beber Nasaruddin.

Kepala BKD Sulbar, Amujib telah menerangkan bahwa pemberhentian itu berdasarkan hasil evaluasi Job Fit. Juga merujuk rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Berlandaskan masa jabatan yang sudah memasuki usia pensiun. “Untuk masa jabatan JPT hanya 5 tahun dan dievaluasi jika baik bisa lanjut kurang dapat diberhentikan dalam jabatan. Kadis PUPR lalu sudah lebih lima tahun,” tegas Amujib.

Mengisi kekosongan sementara di PUPR Sulbar, kewenangan diserahkan kepada Sekretaris Dinas PUPR Sulbar, Muh Aksan yang baru dilantik Rabu 27 Maret, lalu.

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar meyakini, kebijakannya sudah sesuai aturan. Tidak ada yang dilanggar, kata dia. Menurut gubernur, yang bersangkutan juga masih tercatat ASN. Hanya non job. (imr/**)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top