Politik Uang – Radar Sulbar
Features

Politik Uang

M. Danial

SELALU menjadi perbincangan pada setiap perhelatan politik. Bukan hanya pada musim pemilu seperti sekarang, atau pilkada. Terjadi juga pada musim pilkades, bahkan pada pemilihan pimpinan organisasi.

Catatan: M. Danial

Fenomena itu merusak demokrasi, dan merendahkan martabat rakyat (pemilih). Politik uang, dijadikan cara yang ampuh para kontestan untuk meraih kemenangan. Kedaulatan rakyat dihargai senilai lembaran rupiah atau sembako.

Sejak kapan politik uang menjadi praktik peserta kontestasi ?

Menurut sebuah penelitian yang dilakukan Warner Mutinghe, seorang ilmuwan Belanda pada tahun 1817, praktik yang kini dikenal dengan politik uang, awalnya berkembang di pedesaan Pulau Jawa dan beberapa wilayah Indonesia. Pada saat itu, pemimpin desa menjadi jabatan seumur hidup, atau selama merasa mampu memimpin desanya. Jabatan akan diserahkan kepada anak atau kerabatnya.

Praktik jabatan turun-temurun itu, berubah pada masa penjajahan Belanda, saat Gubernur Kolonial dijabat Thomas Standford Raffles, dengan memberikan hak kepada seluruh rakyat untuk memilih melalui proses pemilihan. Sejak saat itu, jabatan kepala desa tidak lagi menjadi warisan turun-temurun.

Saat terjadi Perang Diponegiri (1825-1830), Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan Indische Staatsregering atau Peraturan Dasar tentang pemerintahan jajahannya, yang mengatur bahwa desa mempunyai kewenangan penuh memilih kepala desa.

Kemudian, dalam Staablad nomor 490 dimuat aturan yang didalamnya mengenai kewajiban untuk patuh pada pemerintah Kolonial Belanda. Dalam perjalanannya, pemerintah kolonial menanamkan kaki tangannya hingga struktur pemerintahan tingkat Asisten Wedana, yang ditugaskan melakukan intervensi setiap pemilihan lurah atau kepala desa di wilayahnya.

Tujuannya, menyingkirkan calon lurah atau kepala desa yang dipandang berpotensi melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda.

Cara yang dilakukan, adalah mencalonkan orang kepercayaan Belanda menjadi peserta pemilihan. Pemerintah kolonial merekrut kaki tangan Belanda, sebutlah tim sukses, untuk membujuk sebagian besar pemilih dengan memberikan imbalan berupa uang atau barang. Sejak masa itulah praktik politik uang mulai dikenal.

Dengan gambaran tersebut, bisa disimpulkan bahwa praktik politik uang merupakan cara-cara kotor pemerintah Kolonial Belanda.

Nah, para pelaku politik uang pada Pemilu 2019 seperti sekarang, untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang sama artinya mewarisi cara-cara kotor penjajah yang merendahkan martabat bangsa sendiri.

Praktik politik uang dalam perhelatan politik, nyata adanya tapi begitu sulit pembuktiannya, sehingga terus-menerus menjadi fenomena yang cenderuang membudaya. Sudah sangat jelas, bahwa politik uang merupakan pelanggaran UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan ancaman hukuman penjara.

Nah, ayo ke TPS pada 17 April 2019. Sebagai rakyat yang berdaulat, tolak politik uang dan bagi-bagi sembako. Tolak hoax, lawan intimidasi. Mapilli, 26 Maret 2019. (***)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top