Gaduh di Batas Dua Provinsi – Radar Sulbar
Features

Gaduh di Batas Dua Provinsi

KPU Sulbar dan Sulteng, bersama Bawaslu, Pemprov Sulbar dan Sulteng dalam pertemuan dengan rakyat Desa Pakawa, membahas soal Tapal Batas, pertengahan bulan kemarin. (RDR)

PERATURAN Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2018, tentang tapal batas wilayah Provinsi Sulawedi Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah masih jadi polemik jelang Pemilu tahun ini.

Laporan: Aspar, Pasangkayu, Sulbar

Pihak-pihak terkait kembali melakukan pertemuan terkait polemik penetapan tapal batas oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dinilai telah merugikan Sulbar.

Hadir perwakilan Pemprov Sulbar, Pimpinan DPRD Pasangkayu dan DPRD Sulteng, Komisioner KPU Pasangkayu dan Donggala, Bawaslu Pasangkayu dan Donggala, Pimpinan Bawaslu Sulbar dan Sulteng.

Tak ketinggalan, pimpinan OPD Kabupaten Pasangkayu dan Donggala, serta ratusan warga Pakawa turut memenuhi tempat pertemuan di Bantaya (tempat musyawarah warga suku Bunggu), Pasangkayu.

Dalam pertemuan, sejumlah warga Desa Pakawa meminta Pemerintah segera merevisi Permendagri nomor 60 tahun 2018. Apabila tak terealisasi, mereka tidak akan gunakan hak suaranya alias golput dalam Pemilu mendatang.

“Jika keputusan kami dianggap pidana, kami siap di penjara dan mempersilahkan pihak hukum mengambil kami satu Desa ini. Kami tidak mau diinjak-injak oleh Mendagri dengan mengambil kami punya teras setelah itu dininabobokan dengan bantuan beras Raskin, kami tegaskan kami tidak mau seperti itu,” sebut Aso, salah satu perwakilan Warga Pakawa.

Dalam pertemuan pada pertengahan Januari kemarin, dia dan warga desa Pakawa lainnya mengaku enggan menjadi bagian dari Donggala, seperti diputuskan Kemendagri.

Prev1 of 3

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top