Berkas Kasus yang Menyeret Kadis Perumahan Matra Masih di Polres – Radar Sulbar
Pasangkayu

Berkas Kasus yang Menyeret Kadis Perumahan Matra Masih di Polres

Mapolres Mamuju Utara, Sulbar

RADARSULBAR.CO.ID — Polres Matra Provinsi Sulawesi Barat belum juga menyelesaikan berkas kasus dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (AS).

Padahal, sudah beberapa pekan pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan gelar perkara di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasangkayu.

Hingga Rabu 15 Agustus, tim Tidak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Matra, baru melakukan pemanggilan orang yang dianggap mengetahui aliran dana Ganti Uang (GU) dengan nilai Rp200 juta lebih pada tahun anggaran 2013 tersebut.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Pasangkayu Zulfikar yang dipanggil. Statusnya, sebagai saksi. Ia mengira kasus ini telah selesai pasca mantan bendahara Dinas Perumahan (Nur Indah) itu divonis oleh hakim, selama satu tahun delapan bulan penjara pada tahun 2014 silam.

“Terkait pemalsuan tanda tangan pencarian dana GU tahun 2013 saya kira sudah selesai, setelah bendahara jatuh vonis. Saya tak pernah berpikir perkara ini akan muncul lagi. Saya juga tidak tahu KPK sampai turun. Saya dimintai keterangan kembali oleh Tipikor”, papar Zulfikar, yang merupakan mantan Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan itu.

Kasat Reskrim Polres Matra, AKP. Nurtan Sony Prayogi, mengaku telah mengambil keterangan Zulfikar selaku mantan sekretaris dinas. Juga satu orang lainnya. “Dua orang lagi akan kami periksa, sementara mantan Sekdis Perumahan hanya kami minta keterangan tambahan saja dan Insya Allah pekan depan akan kami P19 kan”, terang Nurtan via handphone, Rabu 15 Agustus.

Sebelumnya, kasus ini bolakbalik dari Kejaksaan ke Polres sebanyak tiga kali, karena belum memenuhi unsur untuk ditingkatkan kasusnya. Kondisi ini memancing tim KPK melakukan gelar perkara.

Kasus ini membuat bendahara dinas tersebut harus menjalani vonis 1 tahun 8 bulan penjara. Kemudian menyeret nama kepala dinas berinisial AS. Sayangnya, penyelidikan maraton oleh kepolisian sejak Desember 2016 itu, tak kunjung P21 di Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju Utara. Tiga kali kasus ini mengalami P19. (mg10/dir)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


To Top