Soal PI Blok Sebuku, Pemprov Sulbar Diminta tak Memancing Gejolak – Radar Sulbar
Majene

Soal PI Blok Sebuku, Pemprov Sulbar Diminta tak Memancing Gejolak

Unjuk rasa menolak wacana Gubernur Sulbar yang hendak merevisi pembagian PI Migas Blok Sebuku di Majene, belum lama ini. (dok RDR)

RADARSULBAR.CO.ID — Gubernur Sulbar 2006-2016, Anwar Adnan Saleh meminta agar pemerintahan saat ini merespon protes rakyat Majene terkait keinginan Pemprov Sulawesi Barat membagi hak Participating Interest (PI) Blok Sebuku.

Anwar mengaku sangat memahami unjuk rasa berbagai elemen masyarakat bersama pemimpin di Majene yang kompak menolak wacana Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar terkait pembagian hak PI. Menurutnya, menggambarkan keresahan di Kota Pendidikan tersebut.

Dijelaskan, selama ia menjabat gubernur, upaya memperjuangkan hak Majene atas PI pengelolaan gas di Blok Sebuku terus dilakukan hingga akhir masa jabatannya. Termasuk pada 31 Maret 2015 silam di di Istana Wapres RI, dilakukan pertemuan antara Pemprov Kalsel dengan Sulbar.

Pertemuan dihadiri Bupati Majene dan Bupati Kota Baru, SKK Migas, Kementrian ESDM dan Kemendagri. Dalam pertemuan tersebut yang dipimpin langsung Wapres, disepakati berdamai dengan pembagian PI Blok Sebuku sebesar 10 persen.

Jumlah 10 persen inilah yang dibagi dua. Sulbar dapat 50 persen dan kalsel juga 50 persen. Hasil kesepakatan itu dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU). “Pertemuan itu tidak terjadi begitu saja. Tapi karena saya melobi pak Jusuf Kalla,” ucap Anwar, belum lama ini.

Kesepatan pun diteken bersama Anwar dan Gubernur Kalsel Rudy Ariffin. Selain itu, MoU juga ikut ditandatangani Mendagri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang disaksikan Wapres RI.

Bupati, Wabup Majene dan pimpinan dewan bersama rakyat Majene memprotes rencana Gubernur Sulbar terkait PI Blok Sebuku. (dok RDR)

Pernyataan serupa disampaikan Ketua Pansus Pembentukan Perumda Sebuku Energi Malaqbi, Sukri Umar. Dikatakannya, Dirjen Migas Kementerian ESDM yang menjadi moderator konsultasi Pansus tersebut dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) saat pembentukan perumda yang akan menjadi penerima hak PI itu, juga sudah menegaskan.

“Jangan ada tafsir yang lain lagi atas MoU itu. MoU itu berlaku khusus dan ketetapannya lebih tinggi dari Permen. Itu kebijakan dari Wakil Presiden,” terang Sukri.

Secara kebijakan partai, legislator Partai Demokrat Sulbar pun mendukung hak yang berjuang mendapatkan hak tersebut. “Harap Pemprov Sulbar tak membuat polemik dan memancing gejolak. Laksanakan saja hal yang menjadi keputusan saat kita mendapatkan hak PI 5 persen itu. Jangan ditafsirkan lagi kemana-mana,” kuncinya. (red)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


To Top