Notulen Bakal Jadi Pertimbangan Mengatur PI Migas Blok Sebuku – Radar Sulbar
Ragam

Notulen Bakal Jadi Pertimbangan Mengatur PI Migas Blok Sebuku

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar didampingi Kepala Biro Tapem Wahab Hasan Sulur, dan Bappeda Sulbar Junda Maulana di ruang kerja Gubernur Sulbar, Jumat 8 Juni 2018. (imran/RDR)

RADARSULBAR.CO.ID — Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar menyayangkan upaya mengatur pembagian Participating Interest (PI) dari pengelolaan migas Blok Sebuku, menuai sorotan. Menurutnya, belum saatnya membicarakan PI untuk Pemprov dan kabupaten.

“Perlu diketahui, terkait PI ini belum ada yang mau dibagi-bagi. Yang diupayakan sekarang adalah bagaimana memasukkan syarat untuk mendapatkan PI,” ujar Ali usai rapat internal terkait Perumda Sebuku Energi Malaqbi, di ruang kerjanya, Jumat 8 Juni.

Dijelaskan, adanya perbedaan pandangan terkait PI, baru rancangan yang nantinya akan diatur dalam Peraturan Gubernur (pergub). Kepastian pembagian antara Pemprov, Kabupaten Majene dan kabupaten lain, itu belum memasuki tahap pembahasan. Jelasnya, kata Ali, masyarakat tak perlu khawatir soal pembagian PI.

Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Sulbar, Abd. Wahab Hasan Sulur membeberkan, dua paham sehingga adanya kesalahpahaman, yaitu terkait notulen Wapres yang menyatakan pembagian 50:50 antara kabupaten pengelola migas. “Sementara yang harus digunakan saat ini, Permen ESDM 37 Tahun 2016 tentang pembagian PI pengelolaan blok migas dan UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ujar Wahab.

Dikatakan, dua ketentuan ini akan jadi pedoman dalam menyusun Pergub untuk membahas pembagian PI antara kabupaten dengan provinsi. Soal hasil notulen, bukan berarti langsung digugurkan. Bakal jadi salah satu pertimbangan, dan itu akan dibahas bersama dengan bupati. “Itu kan nanti kita akan bahas bersama, Tapi sekarang belum saatnya bahas pembagian PI, karena kita sendiri masih fokus bagaimana mendapatkan PI Itu,” sambungnya.

Kepala Bappeda Sulbar, Junda Maulana membeberkan syarat mendapatkan PI tersebut, salah satunya adalah Perumda. Pihaknya sudah melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat mengenai ketentuan tersebut. “Sore ini juga kita sudah kirim (melalui online) sejumlah persyaratan, termasuk salah satunya Perumda Sebuku energi Malaqbi,” papar Junda.

Polemik PI Migas Blok Sebuku antara Pemprov Sulbar dan Pemkab Majene telah memantik unjuk rasa rakyat Majene. Massa di daerah ini menolak rencana gubernur terkait pembagian PI dengan rincian; 3 persen ke Pemprov Sulbar dan 2 persen sisanya dibagikan ke Majene dan kabupaten lain. Wacana ini disuarakan gubernur akan dituangkan dalam sebuah peraturan gubernur (Pergub).

Sementara Pemkab Majene bersikukuh bahwa persoalan ‘bagi-bagi’ PI sudah tuntas melalui fasilitasi Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK). Diketahui, dalam rapat terkait Blok Sebuku yang dipimpin Wapres pada 2015 silam, memutuskan hak PI 50:50 antara Pemprov Sulbar dan Pemkab Majene. Itu tertuang dalam notulen rapat.

“Memang dulu aturannya, waktu didamaikan Jusuf Kalla (Wapres,red) diberikan 50:50 semua provinsi, kabupaten juga 50:50. Tapi setelah ada undang-undang yang lain, aturan itu batal dengan sendirinya. Tapi, kami cukup bijaksana. Kami adakan pemerataan. Semua (kabupaten) dapat dan berkeadilan. Majene dapat, tidak berbeda jauh dengan kabupaten lainnya,” jelas gubernur, Rabu lalu. (rp1/red)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


To Top