Gubernur Sulbar Ingin Merevisi Jatah PI Migas Blok Sebuku – Radar Sulbar
Ragam

Gubernur Sulbar Ingin Merevisi Jatah PI Migas Blok Sebuku

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar

RADARSULBAR.CO.ID — Polemik pembagian Participating Interest (PI) Migas Blok Sebuku antara Pemprov Sulawesi Barat dan Pemkab Majene terus menggelinding. Terkini, Pemprov Sulbar berambisi mengubah kesepakatan yang telah terbangun sebelumnya.

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar berinisiatif membuat Peraturan Gubernur (pergub) untuk mengatur PI yang sebelumnya telah difasilitasi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ali Baal berkilah, landasannya adalah UU 23/ 2014 tentang Pemda serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) 37/ 2016.

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sebuku Energi Malaqbi yang belum lama ini disahkan, juga tak merinci pembagian PI sebanyak 5 persen antara Pemprov Sulbar dan Pemkab Majene selaku pemilik wilayah. Melalui Pergub Pemprov dikabarkan membidik jatah 3 persen, sisanya dibagi ke kabupaten.

Gubernur yang juga mantan bupati Polewali Mandar (Polman) mengurai bahwa aturan mengenai kewenangan PI antara Pemprov Sulbar dan Majene, tidak lagi 50:50 sebagaimana kebijakan lama. Menurutnya, kebijakan baru mengatur agar setiap kabupaten di Sulbar mendapat bagian sama.

“Memang dulu aturannya, waktu didamaikan Jusuf Kalla (Wapres,red) diberikan 50:50 semua provinsi, kabupaten juga 50:50. Tapi setelah ada undang-undang yang lain, aturan itu batal dengan sendirinya. Tapi, kami cukup bijaksana. Kami adakan pemerataan. Semua (kabupaten) dapat dan berkeadilan. Majene dapat, tidak berbeda jauh dengan kabupaten lainnya,” jelas gubernur, Rabu lalu.

Kepala Biro Tata Pemerintahan Pemprov Sulbar, Wahab Hasan Sulur menyebutkan, pembagian PI 50:50 merupakan notulensi rapat di istana Wakil Presiden, Rabu 29 Juli 2015. Dilanjutkan penandatanganan MoU yang disaksikan Mendagri dan Menteri ESDM.

Aturan baru, lanjut Wahab, terkait UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest (PI) 10 Persen pada Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi (WK Migas). “Disitu, untuk wilayah kerja nol sampai 12 mil laut tidak ada lagi kewenangan kabupaten, semuanya kewenangan provinsi,” terang Wahab.

Meski begitu, kata Wahab, dalam menyusun pergub terkait pembagian PI akan tetap melibatkan Majene. “Jadi pertemuan kemarin belum ada hasil, masih didiskusikan. Nanti kalau gubernur dan bupati sudah bicara, baru ada hasilnya,” tuturnya. (rp1/red)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


To Top