Hadapi Kekerasan Anak, KPPPA Rangkul Mahasiswa – Radar Sulbar
Ragam

Hadapi Kekerasan Anak, KPPPA Rangkul Mahasiswa

Staf Khusus Menteri KPPPA, Benny Bernard Arnoldo Naraha menyampaikan materinya di Mamuju, Rabu. (Darman/RDR)

RADARSULBAR.CO.ID — Permasalahan anak di Sulawesi Barat masih cukup tinggi. Data BPS Sulbar 2015, sekira 11,58 persen anak di provinsi ini menikah di usia 16 tahun.

Diperkuat pendataan keluarga terkait anak usia pertama, pada 2017. Untuk anak perempuan menikah dibawah usia 21 tahun sebanyak 117.741 orang dan laki-laki yang menikah dibawah 25 tahun 94.567 orang.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) Sulbar, Darmawati Ansar dalam diskusi tematik yang dihadiri utusan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan sejumlah mahasiswa Sulbar di Aula Universitas Tomakaka Mamuju, Rabu 23 Mei.

“Data kekerasan terhadap anak 2016 sebanyak 117 orang. Laki-laki 68 orang dan perempuan 49 orang. 2017 sebanyak 296 orang, laki-laki 125 orang dan perempuan 171 orang. Sementara 2018 Januari hingga Mei sebanyak 40 orang, laki-laki 21 orang dan perempaun 19 orang,” ujar Darmawati.

Masalah pekerja anak di Sulbar, sambungnya, juga masih tinggi. Pada 2015 terdapat 19.842 orang anak umur 15 hingga 17 tahun yang bekerja. Padahal, seharusnya anak dengan usia tersebut masih mengenyam pendidikan di bangku SMA.

“Sulbar saat ini juga menjadi provinsi dengan angka kematian bayi tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data BPS, 50 kematian bayi dalam 1.000 kelahiran,” ujar Darmawati.

“Program mengatasi permasalahan ini, yakni, kampanye tree ends, setop perkawinan anak, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, pengembangan dan peningkatan kapasitas forum anak, pengembangan kota layak anak serta pengefektifan layanan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak,” sambungnya.

DP3AP2KB Sulbar juga melibatkan mahasiswa dalam perlindungan anak, dengan membentuk organisasi di kampus dan menyosialisasikan kepada masyarakat tentang hak-hak anak, mengenali dan merespon kekerasan terhadap anak apabila menemukan kasus.

“Peran mahasiswa adalah sebagai aset bangsa yang akan menggantikan generasi sebelumnya ke arah lebih baik, mahasiswa sebagai penjaga nilai-nilai moral dalam masyarakat serta mahasiswa sebagai agen perubahan yang merubah keadaan dari yang tidak baik menjadi baik,” harapnya.

Diskusi bertajuk; “Mengangkat peran mahasiswa dalam perlindungan anak Indonesia”. Diikuti 100 peserta dari Universitas Tomakaka Mamuju, STIE Muhammadiyah Mamuju, Universitas Sulbar, Universitas Al Asyariah Mandar Polman, Universitas Terbuka Majene, Poltekkes Mamuju, Stikes Andini Persada, STAI Al Azhary Mamuju, Dinas P3AP2&KB Sulbar dan Dinas PPPA Mamuju.

Staf Khusus Menteri KPPPA, Benny Bernard Arnoldo Naraha mengatakan, KPPPA sangat membutuhkan pemikiran dan solusi dari mahasiswa untuk bagaimana menyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Kegiatan ini kita fokuskan membahas permasalahan anak. Kenapa anak? karena mahasiswa ini baru menyelesaikan masa kanak-kanaknya. Jadi bahasa pendekatannya dengan anak-anak masih konek, masih bisa bermain-main dengan anak dengan bahasa anak. Ini merupakan peluang besar untuk melibatkan mahasiswa bekerjasama dengan pemerintah untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada,” urai Benny. (ian/red)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


To Top