Pembagian PI Migas, Pemprov-Majene Mesti 50-50 – Radar Sulbar
Majene

Pembagian PI Migas, Pemprov-Majene Mesti 50-50

RAPAT Pansus DPRD Sulbar dan Pemkab Majene terkait bagi hasil migas blok sebuku, Selasa 15 Mei 2018.

RADARSULBAR.CO.ID — Pembahasan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas (Migas) Blok Sebuku antara Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dengan Pemerintah Kabupaten Majene, Selasa 15 Mei, menemui kendala

Kedua pihak belum sepakat soal nilai partisipating interest (PI). Pemkab Majene bersikukuh angkanya sama besar dengan Pemprov Sulbar. Alasannya, Majene merupakan daerah penghasil migas itu.

Apalagi, kata Asisten bidang ekonomi dan pembangunan setda Majene, Iskandar, bagi hasil fifty-fifty telah terurai dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang penawaran PI. Diperkuat arahan Wakil Presiden melalui surat SKK Migas.

Dia merinci, dari 10 persen PI, Sulbar dan Kalsel masing-masing mendapat bagian 5 persen. Begitupun jatah antara Pemprov dan Pemkab. Sulbar 2,5 persen dan Majene 2,5 persen.

“Itulah arahan wakil presiden melalui surat yang disampaikan melalui SKK Migas ke Provinsi Sulbar,” terang Iskandar dihadapan panitia khusus (Pansus) rancangan peraruran daerah (Ranprda) pembentukan perusahaan Sebuku Energi Malaqbiq yang khusus mengelola partisipating interest (PI) blok sebuku.

Pemprov Sulbar juga diminta kembali melakukan upaya mempertahankan Pulau Lerek-Lerekan, Majene yang kini akan dieksplorasi. “Pemerintah dan masyarakat Majene sudah berjuang dari dulu,” tegas Plt Sekkab Majene Arifuddin dalam pertemuan.

Merasa tak ada titik temu, Sekretaris Pansus, A. Marini Ariakati mengusulkan konsultasi ke SKK Migas dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Pansus akan mengajak Pemprov Sulbar dan Pemkab Majene memperjelas persentase pembagian PI. “Kita layangkan surat besok, kemudian kita agendakan Senin,” ujarnya.

Menurutnya, ada perbedaan penafsiran arahan Wapres melalui surat SKK Migas. Padahal dalam surat SKK Migas sudah jelas bahwa pembagian PI 50:50 persen tiap provinsi, demikian pula kabupaten.

Kesepakatan bagi hasil merupakan dokumen kelengkapan untuk menindaklanjuti PI Migas. Itu harus dirampungkan bersamaan perda BUMD pengelola PI paling lambat 20 Juni 2018.

Wakil Ketua DPRD Sulbar Arman Salimin menambahkan, jika perda belum rampung dan diasistensi Mendagri pada 20 Juni, maka PI bakal hangus. Olehnya, harus bergegas menyelesailan perda tersebut.

Soal penentuan pembagian PI, kata Arman, tidak harus terburu-buru. Sebab perlu konsultasi dan meminta pertimbangan pihak kabupaten selaku pemilik wilayah. (edy/red)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


To Top