ADKASI Dorong Peningkatan Status Honorer – Radar Sulbar
Ragam

ADKASI Dorong Peningkatan Status Honorer

Ketua Umum Adkasi Lukman Said, mendampingi Presiden Joko Widodo saat pembukaan Rakernas II Adkasi, beberapa waktu lalu. (Aspar/RDR)

RADARSULBAR.CO.ID — Setelah mengidentifikasi beberapa isu terkait dinamika penyelenggaraan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, Rapat Kerja Nasional II Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi), berhasil merumuskan 15 rekomendasi.

Ketua Umum Adkasi, Lukman Said, mengatakan bahwa poin-poin tersebut disampaikan kepada Presiden, DPR-RI, serta Lembaga Negara dan Instansi Pemerintah terkait. Merupakan komitmen Adkasi memperjuangkan realita di daerah.

“Terutama para honorer kategori dua (K2) dan reformasi agraria dah lain-lain. Kami yakini negara akan fokus terhadap rekomendasi ini, sebab kami adalah bagian dari penjaga NKRI,” jelas Lukman yang juga Ketua DPRD Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Jumat 30 Maret.

Adkasi meminta Presiden segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut, karena menyangkut kepentingan rakyat. Diantaranya: terkait agenda Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Segala bentuk isu sara, adu domba, politik identitas, politik uang, dan hoax harus ditangani secara sungguh-sungguh.

Adkasi memandang, regulasi yang mengatur proses rekruitmen calon dan pemilihan kepala daerah secara langsung perlu dikaji dan ditingkatkan kualitasnya agar Pilkada langsung dapat memungkinkan kepala daerah terpilih, terhindar dari praktek KKN serta tidak menyeret Aparatur Sipil Negara (ASN) masuk dalam lingkaran politik praktis.

Rekomendasi lain, terkait masalah pegawai berstatus honorer K2, honorer lainnya, pegawai kontrak, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS. Adkasi mendukung Presiden Jokowi melakukan pengangkatan sebagai pegawai tetap secara bertahap dan berkeadilan, memprioritaskan masa pengabdian, serta melalui verifikasi dan validasi data yang komprehensif.

Adkasi juga mengangkat masalah agraria, terutama konflik kepemilikan atas lahan pemilik HGU, perkebunan maupun pertambangan, antara masyarakat setempat. Ditekankan, penyelesaian konflik tersebut menjadi kewajiban negara, untuk tetap berpihak terhadap perinsip tanah sebagai alat produksi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. (asp/red)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


To Top