Maksimalkan Pelayanan KB, Kompetensi Bidan Perlu Ditingkatkan – Radar Sulbar
Ragam

Maksimalkan Pelayanan KB, Kompetensi Bidan Perlu Ditingkatkan

Kepala BKKBN Sulbar Andi Ritamariani menyampaikan arahan saat membuka orientasi peningkatan kompetensi pelayanan KB bagi bidasn dan P2KS, di Hotel Srikandi belum lama ini. (Darman/RDR)

RADARSULBAR.CO.ID – Bidan merupakan tenaga pemberi pelayanan KB sekaligus penggerak masyarakat. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 menunjukkan bahwa pelayanan KB swasta di bidan meningkat menjadi 32 persen dari 25,7 persen.

“Hal ini menunjukkan bahwa bidan lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, bidan memiliki jangkauan luas, karena beberapa dari mereka berpraktek di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses, sehingga dapat menurunkan angka unmet need dan tingkat putus pakai KB di masyarakat,” ujar Kepala BKKBN Sulbar Andi Ritamariani, saat membuka acara orientasi peningkatan kompetensi pelayanan KB bagi IBI cabang kabupaten dan P2KS di Hotel Srikandi Mamuju, belum lama ini.

Secara nasional, lanjut Ritamariani, selama kurun waktu 2011-2017, BKKBN telah memasilitasi pelatihan Contraception Technology Update (CTU) IUD-Implan 57.734 bidan. Melihat besarnya potensi tersebut, BKKBN terus melakukan berbagai Upaya untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi para bidan agar dapat melaksanakan pelayanan KB yang berkualitas kepada masyarakat.

“Kegiatan ini dilakukan untuk melindungi para bidan yang melakukan pelayanan kesehatan dan sangat penting untuk difahami para bidan. Tugas kami di provinsi untuk memberikan pemahaman kepada para ketua bidan di kabupaten, selanjutnya kalian yang akan menyampaikan kepada para bidan di kabupaten. Ini adalah bentuk perpanjangan tangannya provinsi ke kabupaten. Makanya kita mengundang para ketua bidan,” lanjutnya digadapan 35 orang Kepala Bidang KB OPD KB Kabupaten.

Jadi kegiatan sosialisasi ini adalah langkah awal yang dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada bidan tentang peraturan yang berubah. Kedepan kita juga akan melakukan hal yang sama untuk memberikan sertifikat kompetensi kepada seluruh bidan khususnya bidan yang melakukan pelayanan KB.

“Saya juga ngeri mendengar aturan terkait bidan dirubah. Dampaknya, jika tidak ditindak lanjuti mulai sekarang, pasti capaian program KKBPK akan anjlok khususnya dari aspek pelayanan. Karena pasti kalian akan takut melakukan pelayanan kalau tidak mendapatkan sertifikat kompetensi terkait pelayanan KB. Bagi bidan yang tidak melakukan pelayanan KB, ya kami tidak akan latih. Kami lebih fokus kepada bidan yang melayani pemasangan atau pencabutan alat kontrasepsi,” ujarnya.

Ritamariani berharap, semua bidan yang melayani pelayanan alat kontrasepsi agar memiliki sertifikat kompetensi, bukan hanya sertifikat pelatihan tapi betul-betul memang kompeten untuk melakukan pelayanan yang ditandai dengan bukti sertifikat yang legal. Karna kalau suatu saat kalian berhadapan dengan hukum baru tidak memiliki sertifikat, ya kalian tidak bisa apa-apa. Inilah perannya BKKBN untuk membantu ibu-ibu bidan mendapatkan sertifikat, karena bidan adalah mitra strategis BKKBN dalam melakukan pelayanan alat kontrasepsi,” harapnya.

Salahsatu hal yang diharapkan dalam pertemuan ini adalah dicapainya sebuah strategis teknis, tentang hasil kesepakatan bersama antara Ketua Umum IDI, Ketua POGI, Ketua JNPK-POGI dan Ketua umum IBI tentang penilaian kompetensi bidan peserta pelatihan CTU IUD-implan yang dilaksanakan oleh BKKBN dan JPNK sejak tahun 2011-2016 yaitu berkaitan dengan sertifikasi kompetensi bidan. (Darman)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


To Top