Lewat Bimtek, DPMD Latih Bendahara Desa – Radar Sulbar
Ragam

Lewat Bimtek, DPMD Latih Bendahara Desa

Kepala DPMD Sulbar, Ridwan, menyampaikan sambutan dan membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) penatausahaan keuangan desa, di Hotel Berkah Mamuju, Senin 12 Maret 2018. (DARMAN/RDR)

RADARSULBAR.CO.ID — Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, merupakan babak baru dalam sejarah bangsa ini. Mengingat, dalam UU tersebut terdapat ketentuan yang mengatur dana desa dari APBN sebagai salah satu sumber keuangan desa yang belum ada dalam sistem pemerintahan sebelumnya.

“Lahirnya UU tentang Desa ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan baik pemerintah pusat maupun daerah serta masyarakat. Desa yang sebelumnya memiliki anggaran minim, sekarang mempunyai dana yang cukup besar untuk pembangunan. Dengan adanya dana desa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan khususnya di Sulbar dapat segera diwujudkan. Mengingat jumlah penduduk miskin di Sulbar didominasi oleh penduduk miskin perdesaan sebesar 121,83 ribu jiwa atau sekitar 82,93 persen, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan penduduk perkotaan yang hanya mencapai 25,07 ribu jiwa atau sekitar 17,06 persen,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sulbar H. Ridwan saat membuka bimtek penatausahaan keuangan desa tingkat Sulbar di Hotel Berkah Mamuju, Senin 12 Maret.

Sebagaimana diketahui, lanjut Ridwan, dana desa yang di alokasikan di Sulbar tersebar pada 575 desa yang ada. Jumlah dana tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tercatat, 2015 jumlah dana desa yang dialokasikan ke Sulbar sebesar Rp. 162 miliar dengan realisasi penyaluran sebesar 99,82 persen. Selanjutnya 2016 sebesar Rp.362,8 miliar atau naik 44,6 persen dengan realisasi sebesar 99,82 persen. Tahun 2017 sebesar Rp. 461,09 miliar naik 21,30 persen dengan realisasi sebesar 100 persen serta 2018 mendapat alokasi Rp. 471,8 miliar.

“Besarnya dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada seluruh desa di indonesia berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam pengelolaan dana yang besar tersebut. sehingga harus dikelola dengan baik dan mendapat pengawasan dari berbagai pihak sehingga sasaran yang akan dicapai yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja serta peningkatan pembangunan di perdesaan dapat terlaksana,” ujar Ridwan dihadapan 46 orang bendahara desa yang berasal dari Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah.

Ridwan menambahkan, seiring perjalanannya, pengelolaan dana desa dihadapkan dengan sejumlah persoalan krusial yang harus segera diselesaikan, seperti lemahnya SDM aparatur pemerintah dalam mengelola dana desa. Selain itu, beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian dan pengawasan dari pemerintah pusat dan daerah, utamanya pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, antara lain, aspek perencanaan pembangunan desa, aspek tata kelola keuangan desa, aspek kesesuaian perencanaan dan realisasi fisik barang dan jasa aspek pelaporan pelaksanaan dana desa, aspek peran pendamping desa, aspek transpransi pengelolaan dana desa dan aspek administrasi pemerintahan dan pelayanan publik

“Semua aspek yang berkenaan dengan pengelolaan dana desa tersebut harus sejalan dengan regulasi/peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga tercipta tata kelola desa yang akuntabel, efektif dan terpercaya,” tambahnya.

Keterlibatan seluruh stakeholder sangat dibutuhkan untuk mendukung tata kelola dana desa khususnya pemerintah desa di seluruh wilayah Sulbar agar dapat mengelola dan memanfaatkan dana desa sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. “Saya juga mengharapkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa bukan hanya sebagai objek dari kebijakan akan tetapi juga berfungsi sebagai subjek dalam pengawasan tata kelola dana desa melalui badan permusyawaratan desa. Dengan fungsi kontrol yang dimiliki masyarakat, diharapkan mampu meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa di Sulbar,” Tutup Ridwan.

Adapun tujuan Bimtek ini, untuk melatih para bendahara desa melaksanakan penatausahaan dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan desa, melatih para bendahara desa yang baru dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, khususnya dalam penatausahaan keuangan desa yang akurat, tepat, akuntabel serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan menyediakan sistem tata kelola keuangan desa berbasis teknologi informasi dan terjadi proses transfer ofknowledge kepada bendahara desa yang baru, sehingga dapat membangun kemandirian pengelolaan keuangan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Keluarannya adalah, tersedianya bendahara desa yang mampu melaksanakan penatausahaan keuangan desa yang efektif, transparan dan akuntabel dan tersedianya aplikasi pengelolaan keuangan desa, yang dapat membantu pemerintah desa dalam menatausahakan keuangan desa. (Darman)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


To Top