Tagih Hak Angket Terhadap Gubernur – Radar Sulbar
Ragam

Tagih Hak Angket Terhadap Gubernur

Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) saat berdialog dengan anggota DPRD Sulbar.

RADARSULBAR.CO.ID — Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar telah menyampaikan klarifikasi, terkait pernyataannya mengenai Pancasila dalam sebuah kegiatan di Polewali Mandar (Polman) beberapa waktu lalu. Mantan Bupati Polman dua periode itu menampik ingin mengubah susunan sila dalam Pancasila.

Pernyataannya kala itu, adalah suatu keinginan agar masyarakat mengimplementasikan semua sila tanpa ada sekat antar sila pertama hingga terakhir. Namun, klarifikasi itu belum menjadi jawaban yang memuaskan massa Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI).

Mereka pun kembali melakukan gerakan aksi yang dinamai Aksi Bela Pancasila, di depan Gedung DPRD Sulbar, Senin 27 November. Salah satu juru bicara massa, Amiruddin, mengatakan aksi tersebut tindak lanjut tuntutan pekan lalu.

Itu terkait desakan terhadap DPRD Sulbar agar menyikapi pernyataan Ali Baal Masdar yang terlihat ingin mengubah susunan pada sila dalam Pancasila. Menurutnya, apa yang dilontarkan terkait butir pancasila saat menyampaikan pidatonya di Polman, telah merusak keutuhan NKRI.

“Kami sampaikan dua tuntutan. Mendesak DPRD Sulbar melakukan interpelasi atau hak angket terhadap gubernur yang dinilai ingin merombak sila Pancasila. Selain itu, mendesak DPRD Sulbar melakukan paripurna istimewa penggantian Gubernur Sulbar,” tegas massa aksi lainnya, Rahmat.

Ia juga menyampaikan kekecewaan atas sikap DPRD Sulbar yang tak ada kemajuan setelah aksi pekan lalu. “Kami harap DPRD Sulbar lebih serius menyelesaikan hal ini. Ini sudah satu minggu tidak ada tindak lanjutnya,” ujar Rahmat dalam forum dialog.

Anggota DPRD Sulbar Andi Marini Mariakati mengatakan terkait tuntutan ini telah dibicarakan selama sepekan terakhir. “Kita tak ingin pemimpin kita mendapat komentar yang tidak baik. Begitu banyak komentar. Saya pribadi tidak terima pemimpin kita diberi tanggapan yang tidak pantas,” ujar Marini.

Dia pun mengakui, adanya sikap gubernur melakukan klarifikasi kepada media beberapa waktu lalu. Namun suatu hal telah menjadi pertimbangan kembali, sebab gubernur melontarkan singgungan terkait adanya ‘sponsor demo’ yang dilakukakan oleh pergerakan aksi.

Menanggapi soal tuntutan itu, legislator lainnya, Itol Syaful Tonra mengatakan, terkait hak angket, tentu ada mekanisme yang harus dijalankan. Itol mengakui tidak ada kemajuan dalam menyikapi ‘Aksi Bela Pancasila’ yang telah menjadi tuntutan pekan lalu ini.

Sebab itu, Itol berjanji akan menindaklanjuti tuntutan tersebut dengan melibatkan sejumlah fraksi di DPRD Sulbar. Meski begitu, menurut Itol, sebelum melakukan hak angket maka masalah itu diselesaikan dengan memberi ruang kepada gubernur untuk meminta maaf kepada publik. “Jalan terakhir itu akan dilakukan hak angket,” tegas Itol. (rp1/dir)

To Top