Gathering Badan Usaha BPJS Kesehatan Polman – Radar Sulbar
Ragam

Gathering Badan Usaha BPJS Kesehatan Polman

KEPALA Cabang BPJS Kesehatan Polman, Sarman Palipadang bersama Kabid Pelayanan Kepesertaan BPJS Polman Eka Munawir, Kabid Tenaga Kerja Indar Jaya, Kabid Penanaman Modal PTSP Syarifuddin dan Ketua SBSI Sulbar M. Rafi saat gathering, Selasa. (AMRI/RDR)

RADARSULBAR.CO.ID — “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai dengan program jaminan sosial nasional. Jika melanggar kewajiban ini, pemberi kerja dapat dikenakan sanksi administrasi”.

Demikian penekanan Kepala Bidang Tenaga Kerja Disnakertrans Polewali Mandar (Polman), Indar Jaya dalam Gathering Badan Usaha BPJS Kesehatan Cabang Polman di Hotel Ratih Polewali, Selasa 5 September.

Sudah menjadi kewajiban dari perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya dalam BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Kata dia, merupakan hak dari karyawan yang harus dipenuhi perusahaan.

Gathering juga menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya; Kasi Datun Kejari Polman Yanuar Fihawiano, Kepala Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Polman Syarifuddin dan Ketua Serikat Buruh Sejahterah Indonesia (SBSI) Sulbar M. Rafi serta Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Kepesertaan BPJS Polman Eka Munawir.

Agenda ini merupakan sarana bertukar informasi, menyuguhkan informasi terbaru terkait BPJS Kesehatan, dengan peserta dari badan usaha maupun yayasan dan lembaga lain. “Peserta menyampaikan apa yang mereka alami di lapangan sehingga ada sharing informasi terkait kepesertaan BPJS kesehatan. Kita berharap saling tukar informasi kemudian dicarikan solusinya,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Polman, Sarman Palipadang.

Sementara itu, Kabid Kepesertaan dan Pelayanan Kepesertaan BPJS Polman, Eka Munawir mengungkapkan jumlah kepesertaan BPJS Polman hingga Agustus 2017 mencapai 652.201 orang. Terbanyak peserta PBI APBN sebesar 63 persen dan PBI APBD 15 persen. Sementara PPU swasta hanya 2.487 atau 0,38 persen.

“Setiap perusahaan atau badan usaha wajib mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan,” terang Eka.

Mendukung pemberian jaminan kepada para pekerja, DPMPTSP Polman kedepan tak akan menerbitkan izin tempat usaha bagi perusahaan jika karyawannya belum terdaftar dalam BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan

“Kami akan tanya dulu perusahaan sebelum diberikan izin tempat usaha apakah karyawannya sudah didaftarkan untuk memiliki hak jaminan sosial kesehatan,” ujar Syarifuddin.

Kehadiran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan memberi sedikit harapan, tapi masih ada perusahaan yang enggan mendaftarkan karyawannya. Padahal, menurut Ketua SBSI Sulbar, Rafi, semua pekerja wajib memiliki kartu BPJS kelas II.

Olehnya, ia berharap semua pihak mendorong pihak perusahaan untuk memberikan hak-hak kepada pekerjanya, baik jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan hari tua. (mkb)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top