Transmigran Tagih Janji Pemda Mamasa – Radar Sulbar
Mamasa

Transmigran Tagih Janji Pemda Mamasa

Warga Transmigrasi Tabulahan bersama Gerakan Rakyat menggugat menyampaikan aspirasi di DPRD Mamasa, Selasa. (ZULFADLI/RDR)

RADARSULBAR.CO.ID — Puluhan warga transmigrasi yang bermukim di Lakahang Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat kembali mengeruduk gedung DPRD Mamasa, Selasa 8 Agustus.

Ini kali kedua transmigran Lakahan menuntut kejelasan kepemilikan lahan yang telah mereka tempati sembilan tahun. Transigran tak datang sendiri, didampingi gerakan rakyat menggugat (Geram). Mereka menuntut janji Pemkab Mamasa untuk membagikan sertifikat lahan tersebut.

“Stop janji palsu dengan rakyat, stop PHP dengan masyarakat jangan dibodohi kami kami juga butuh makan bukan hanya diperolok oleh para pejabat stop tipu rakyat,” jelas Aprianto selaku Korlap aksi ini.

Setelah dua jam melakukan orasi di depan gedung dewan Mamasa, barulah ada respon dari para wakil rakyat setempat.

“Wakil Rakyat yang terhormat kami menuntut kepedulian kepada kami (transmigran) yang sudah berjam-jam di depan gedung dewan tetapi tak ditemui,” teriak orator lainnya.

Pengunjuk rasa kemudian diterima oleh Ketua DPRD Mamasa Muhammadiyah Mansyur, Ketua Komisi I Ely Sambominanga dan sejumlah anggota dewan lainnya. Legislator Yohanes Buntulangi mengapresiasi kedatangan para warga untuk menyampaikan aspirasinya.

“Saya mengarapkan kepada Dinas Transmigrasi untuk secepatnya membuatkan sertifikat tanah warga transmigrasi. Kasian mereka sembilan tahun tinggal di wilayah transmigrasi belum ada sama sekali kejelasan,” ujarnya.

Hal sama diungkapkan legislator PPP Aco Mea Amri. Menurutnya, permasalahan seperti itu tidak akan terjadi seandainya Pemkab Mamasa cepat mengambil tindakan.

Kadis Transmigrasi Mamasa, Hermin Lululangi menjelaskan pihaknya tidak pernah berniat menelantarkan warga transmigrasi. Upaya membuat sertifikat telah dilakukan, namun saat turun lapangan melakukan pengukuran, kata dia, beberapa warga lain mengklaim lahan tersebut.

“Padahal jauh sebelumnya ditempatkan transmigrasi sudah ditinjau dari Kementerian Transmigrasi tidak akan mungkin dimasukkan transmigran jika ada masalah. Tapi saat kita turun ukur untuk penerbitan sertifikat tiba-tiba beberapa warga menghalangi tim kami. Sehingga dana penerbitan sertifikat tersebut kami alihkan ke Botteng,” kilahnya.

Ditambahkan, sertifikat untuk transmigran dilakukan setelah warga menduduki wilayah transmigrasi selama lima atau sepuluh tahun. (*)

To Top