Membaca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah – Radar Sulbar
Opini

Membaca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan Pemprov Sulbar Tahun Anggaran 2016 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Oleh: ASWADI AHMAD
(Auditor Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat)

Pemprov Sulbar mengulang prestasi mendapatkan opini yang sama pada Laporan Keuangan 2014 dan 2015. Pada Pemkab di wilayah Sulbar, Majene, Mamuju, Mamuju Tengah, Mamuju Utara dan Mamasa telah mendapatkan opini sama pada laporan 2015. Sementara Polewali Mandar masih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Pemberian opini tersebut adalah amanat Undang-undang Dasar 1945 pada BPK RI untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mendefenisikan opini sebagai pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Pemberian opini terhadap laporan keuangan didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundangundangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan pemeriksa menurut UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yaitu opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), wajar dengan pengecualian (qualified opinion), tidak wajar (adversed opinion) dan pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).

Opini WTP berarti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan bebas salah saji yang material. Dengan demikian, laporan keuangan telah memenuhi syarat untuk dapat dibaca dan dianalisa pengguna laporan keuangan.

Selain itu, opini WTP berarti telah terdapat sistem pengendalian internal yang memadai, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan pada laporan keuangan.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyebutkan, pengguna laporan keuangan adalah (1) Masyarakat; (2) Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; (3) Pihak yang memberi atau berperan dalam donasi, investasi, dan pinjaman; dan (4) Pemerintah.

Prev1 of 4

To Top