Dinsos Dongkrak Kemampuan Pengurus LKS – Radar Sulbar
Mamuju

Dinsos Dongkrak Kemampuan Pengurus LKS

Kepala Dinsos Sulbar, Kaharuddin, menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Bimtek LKS di d’Maleo Hotel and Convention Mamuju, Rabu 8 Maret 2017. (darman/radarsulbar)

 

MAMUJU, RADAR SULBAR –Dinas sosial (Dinsos) Sulbar menggelar bimbingan teknis (bimtek) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Agenda yang dihadiri 40 peserta dari Dinsos kabupaten se-Sulbar dan pengurus lembaga kesejahteraan sosial itu, dilangsungkan di d’Maleo Hotel Mamuju, Rabu 8 Maret.

Kepala Seksi PPKKM dan PSDBS Dinsos Sulbar, Idham Halik mengatakan, saat ini di Sulbar tercatat sekitar 169 LKS yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang aktif dan tidak aktif serta yang tumbuh, berkembang maupun sudah mandiri. LKS tersebut bergerak di bidang pelayanan seperti pelayanan sosial anak, sosial lansia, napza dan pelayanan tindak kekerasan serta traumatik.

“Tujuan kita melaksanakan bimtek ini agar dapat mewujudkan kemampuan teknis pengurus LKS dalam memberikan pelayanan secara profesional dan akuntabel. Selain itu, juga untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus LKS, meningkatkan profesinalisme kinerja pengurus LKS, mendorong LKS melakukan pendaftaran secara online, serta meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan LKS yang terarah dan berkesinambungan,” ujar Idham Halik saat menyampaikan laporan.

Kepala Dinsos Sulbar, Kaharuddin mengatakan, LKS merupakan salahsatu ujung tombak berhasilnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Upaya pemerintah dalam menjamin pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas salahsatunya melalui pelaksanaan akreditas lembaga ddi bidang kesejahteraan sosial.

“Banyaknya muncul permasalahan kesejahteraan sosial di daerah menunjukkan implementasi kebijakan ini menemui kendala-kendala yang harus selalu dievaluasi dan selanjutnya disempurnakan agar tujuannya bisa tercapai. Di samping itu, kesejahteraan sosial berfungsi lebih lanjut ke bidang yang lebih luas dalam pembangunan sosial sebagai sebuah sistem yang meliputi program pelaksanaan untuk yang membantu masyarakat agar memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang sangat mendasar untuk memelihara masyarakat,” ujar Kaharuddin.

Pada pelaksanaan otonomi daerah, lanjut Kaharuddin, dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial masih diwarnai kewenangan yang tumpang tindih, baik antar aturan yang lebih tinggi atau aturan yang lebih rendah. Sehingga perlu adanya manajemenyang baik dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada lembaga pelaksanaan sosial tersebut.

“Penanganan masalah kesejahteraan sosial di era reformasi telah mendorong adanya perubahan dalam hubungan antarapemerintah pusat dan daerah termasuk pelaksanaan program kesejahteraan sosial lainnya, yang tadinya bersifat sentralisasi berubah menjadi desentralisasi. Pemda memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai undang-undang,” lanjut Kaharuddin.

Kaharuddin berharap, penyelenggara kesejahteraan sosial melalui LKS mampu memberi pelayanan kesejahteraan sosial atas inisiasi dan kekuatan organisasi. Di samping itu, juga diharapkan terwujudnya penyelenggara kesejahteraan sosial berbasis potensi sumber kesejahteraan sosial secara sinergis di tingkat lokal.

“Lembaga-lembaga pelayanan sosial yang ada di tingkat desa, kecamatan, kabupaten merupakan potensi yang dapat diberdayakan dengan optimal. Perlu ada instrumen sebagai wahana membangun peningkatan koordinasi dan kerjasama serta pelayanan yang sinergi melalui lembaga kesejahateraan sosial,” harap Kaharuddin. (ian/ham)

Click to comment
To Top