Mamuju

KPPU Bidik Kemitraan Usaha Sawit di Sulbar

img_20161110_122824_edit

MAMUJU, RADAR SULBAR — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sulawesi menganggap banyak pelaku usaha bidang perkebunan utamanya sawit, masih keliru memahami kemitraan usaha. Karena itu, Gapki menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk meluruskan hal tersebut melalui “Sosialisasi Pemahaman Monitoring Persaingan dan Kemitraan Usaha”.

Kegiatan ini menghadirkan Kepala Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Makassar, Ramli Simanjuntak. Ketua Gapki Sulawesi, Muhtar Tannong mengungkap bahwa di daerah masih butuh penguatan pemahaman kerja sama usaha di bidang perkebunan. “Kalau kami dari Gapki yang menjelaskan tentu para pelaku usaha sawit ini menganggap kami berpihak pada satu sisi saja, sehingga ini kami kerjasamakan dengan KPPU dalam sebuah diskusi atau sosialisasi”, paparnya, kemarin.

Pihaknya ingin menerapkan kemitraan sesuai koridor hukum yang ada, sehingga semua pihak yang terlibat didalamnya tak ada yang merasa dirugikan. “Selama ini, dari kita anggota Gapki, perjanjian kemitraan ini sudah diatur dalam peraturan menteri pertanian dan kita mengikuti itu saja. Dan, dalam diskusi ini sempat mengemuka tentang perusahaan yang membeli TBS tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah, sehingga ini juga yang akan menjadi masalah,” lanjutnya. Dia juga menyebut, saat ini banyak anggota Gapki yang sudah memiliki petani binaan yang berpindah ke perusahaan lain karena mendapat tawaran relatif lebih mahal.

BACA JUGA:  Enny Lantik Pengurus PMI Mateng

Sementara, Kepala Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Makassar, Ramli Simanjuntak menjelaskan, Sesuai PP 17 Tahun 2013, KPPU berwenang dalam pengawasan kemitraan. “Penelitian kami sekarang seperti yang ada di Makassar yang masuk dalam kasus perkara yakni kasus ayam. Dengan kemitraan inti plasma yang ada di Makassar, itu banyak yang mengalami kerugian negara. Misalnya, di sana ada transaksi-transaksi yang tidak melakukan pungutan pajak”, ungkapnya.

Karena itu KPPU melakukan evaluasi, dan beberapa pengawasan kemitraan yang dilakukan KPPU adalah menyangkut inti plasma. “Inilah yang kami jelaskan saat ini. Dan kami masih tahap mengadvokasi agar perjanjian kemitraan inti plasma di bidang perkebunan, khususnya sawit di Sulbar ini menjadi lebih baik, karena dari informasi-informasi ternyata ada masalah mulai dari penentuan harga, panen hingga cara pembayaran. Nah inilah yang kita teliti”, lanjutnya.

Dia melanjutkan, KPPU telah meminta data perjanjian kemitraan sawit di Sulbar. Pihaknya masih menunggu informasi tersebut dari pelaku usaha yang ada di provinsi ini. “Ini telah kami minta, agar dapat kita evaluasi untuk kami bahas bersama pemerintah daerah, mulai kepada Gubernur, DPRD hingga stakeholder terkait agar perjanjian kemitraan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip usaha dan persaingan sehat”, tandasnya. (fir)

Click to comment
To Top