Mamuju

Adem, Demo 4 November di Sulbar

img_20161105_094829_edit

Polwan Polda Sulbar menyambut massa “Aksi Damai Bela Islam” di Mapolda Sulbar, Jumat 4 November 2016. (firdaus/radarsulbar)

MAMUJU, RADAR SULBAR — Ratusan muslimin yang terlibat dalam “Aksi Damai Bela Islam”, Jumat 4 November di Mamuju, Sulawesi Barat, meminta aparat kepolisian menegakkan hukum. Mereka mendesak kepolisian menetapkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai tersangka kasus penistaan Agama Islam. Aksi ini berlangsung aman dan tertib.

Massa berkumpul di Mesjid Suada lalu berjalan menuju Lapangan Ahmad Kirang Mamuju. Korlap aksi, Ustadz Ahmad Rifai pun menyampaikan petisi kepada Kapolda Sulbar Brigjen Pol Lukman Wahyu Hariyanto. Petisi yang ditandatangani sejumlah ormas Islam ini merupakan rekomendasi Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI).

Kapolda diminta meneruskannya ke Kapolri. Ahmad menuturkan, petisi itu sebagai bentuk kerisauan umat Islam atas tindakan yang dilakukan Ahok. Sebab itu ia bersama umat Islam menuntut agar aparat penegak hukum menegakkan kedaulatan negara.

Disebutkan dalam petisi itu, pernyataan Ahok telah melanggar Pancasila, khususnya sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, dan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Selain itu, Ahok juga dianggap menghilangkan kebhinnekaan serta menyulut perpecahan di seluruh Indonesia.

Oleh demonstran, Ahok juga dianggap melanggar Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1965, “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu”.

Kemudian, Pasal 156a Kitab UU Pidana KUHP, “Barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan sebagai mana point (1) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, pernyalahgunaan atau pelemahan pada salah satu agama yang dianut di Indonesia, maka akan mendapatkan ancaman lima tahun penjara. Selanjutnya, BAB 7 pasal 65 UU Nomor 23 Tahun 2014, bahwa tugas dan wewenang kepala daerah wajib memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Terakhir, Ahok juga dianggap menyalahi Pasal 7 point (i) UU Nomor 8 Tahun 2015, bahwa warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan, salah satunya poin (i), “tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian”.

“Untuk itu kami atas nama ummat islam di Sulbar, menuntut agar Persiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla memberikan ketauladanan dengan tidak melindungi Ahok. Dia sudah menistakan agama. Kami mendesak Kapolri untuk bertindak adil dan memproses secara hukum kasus penghinaan agama Islam yang dilakukan oleh Ahok,” tutur Rifai.

Ia juga menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Sebab itu setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum.

Wakil Ketua MUI Mamuju Hajrul Malik menyampaikan, aksi ini bukan menuntut terhadap satu etnis tertentu, melainkan aksi damai agar proses hukum ditegakkan secara adil. “Jelas apa yang dilakukan Ahok merupakan suatu penistaan Alquran dan penghinaan terhadap agama Islam,” tutur Hajrul. (mg3/ham)

Click to comment
To Top