Habsi: Tak Ada Alasan Tunda Pembahasan – Hacked by TryDee
Mamuju

Habsi: Tak Ada Alasan Tunda Pembahasan

MAMUJU, RADAR SULBAR — Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Mamuju, Sulawesi Barat, sudah berada di tangan legislatif.

Dengan begitu, eksekutif tinggal menunggu hasil evaluasi untuk segera menyelesaikan seluruh prosesnya.

Setelah dilantik medio Februari lalu, bupati dan wakil bupati Mamuju memasukkan RPJMD dan gerakan Mamuju Mapaccing dalam dua prioritas kerja 100 hari pemerintahan.

Menjelang 100 hari masa kerja Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Habsi Wahid dan Irwan SP Pababari, RPJMD baru sampai tahap ketiga. Bupati pun mendorong draft RPJMD tersebut agar segera tuntas.

“Kita tinggal menunggu hasil evaluasi draft RPJMD. Kalau DPRD sudah selesai, kami akan segera menggelar musrembang RPJMD untuk segera menyelesaikan prosesnya,” ungkap Habsi Wahid yang ditemui di ruang kerjanya, Senin 16 Mei.

RPJMD merupakan program wajib bagi setiap pemerintah daerah. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Dalam regulasi tersebut, Pemda diberikan waktu paling lambat 6 bulan, setelah dilantik untuk menyelsaikan RPJMD.

RPJMD yang disusun Pemkab Mamuju, diakui Habsi, sudah disesusaikan dengan RTRW yang sebelumnya juga telah didorong pada pihak legislatif.

Habsi mengakui masalah reklamasi pantai sempat menjadi hambatan, tapi setelah dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri), kemudian ditindaklanjuti dengan mengundang seluruh pihak terkait, termasuk pihak provinsi maka keputusannya pasal mengenai reklamasi tidak bisa masuk RTRW Pemkab Mamuju. (mg2/dir)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top